Husendro

ICC Keluarkan Perintah Penangkapan atas Presiden Sudan

2009-03-05T14:16:00.002+07:00

Hakim-hakim Mahkamah Kejahatan Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan atas presiden Sudan Omar al-Bashir, atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan atas umat manusia di Darfur.Tapi para hakim itu tidak menuduh Bashir melakukan genosida, seperti yang dituntut oleh para jaksa mahkamah internasional.Kata para hakim, ada cukup bukti untuk menangkap presiden al-Bashir atas tuduhan pembunuhan, penyiksaan, perkosaan dan sejumlah tuduhan lainnya.

Pejabat Sudan sebelumnya mengatakan tidak akan mengakui ataupun bekerja sama dengan mahkamah yang berkantor di Den Haag itu. Kata penasihat presiden Bashir, ini adalah usaha sejumlah negara asing untuk menggerogoti kestabilan pemerintah Sudan.
Keputusan mahkamah kejahatan internasional untuk menangkap Bashir itu adalah yang pertama, yang dikenakan pada seorang presiden yang masih berkuasa. Kelompok-kelompok pemberontak Darfur menyambut keputusan mahkamah itu. Kata PBB aksi-aksi kekerasan yang terjadi sejak tahun 2003 telah menewaskan 200,000 orang lebih dan mengakibatkan pengungsian lebih dari 2,5 juta penduduk.
Pendukung Omar al-Bashir melakukan unjuk rasa atas keputusan ICC, 04 Mar 2009
Dalam perkembangan lainnya, pemerintah Sudan telah mengusir sebanyak 10 badan bantuan asing, hanya beberapa jam setelah mahkamah kejahatan internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan atas presiden Omar al-Bashir.
Kata jurubicara PBB Michele Montas, para pejabat Sudan mencabut izin operasi bagi enam sampai 10 kelompok bantuan asing, dan minta supaya mereka segera keluar dari Sudan.
Wakil presiden Sudan Ali Osman Taha mengatakan, kelompok-kelompok bantuan itu diusir karena melanggar peraturan di Sudan, tapi ia tidak menjelaskan lebih lanjut.
Diantara kelompok bantuan yang diusir itu adalah Oxfam, Dokter Tanpa Tapal Batas, Care dan Save The Children. Kelompok bantuan asing itu telah memberikan bantuan penting bagi 2,5 juta pengungsi Darfur. Sekretaris-jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan, pengusiran badan bantuan itu bisa mengakibatkan kemunduran gawat usaha bantuan penyelamatan di kawasan itu.

Pejabat China Dilarang Jalan-jalan

2009-01-29T16:10:00.003+07:00

Kamis, 29 Januari 2009 | 13:41 WIB (www.kompas.com)
BEIJING, KAMIS — China telah memerintahkan para pejabatnya mengurangi mobil mahal dan perjalanan ke luar negeri pada tahun ini. Beijing kini sedang berusaha untuk mengatasi dampak krisis keuangan global. Hal ini dikatakan media pemerintah, Kamis (29/1).

Para pejabat juga harus berhati-hati tidak membelanjakan terlalu banyak untuk pertemuan dan resepsi, kantor berita Xinhua melaporkan dengan mengutip sumber tanpa nama di kementerian keuangan. Sementara itu, pemerintah akan memperkuat pengawasannya terhadap penggunaan uang publik dan memberantas korupsi.

Menteri Keuangan Xie Xuren mengingatkan, Senin, bahwa perekonomian menghadapi kondisi yang "sangat berat" pada tahun ini dan mengindikasikan anggaran pemerintah akan ketat karena pajak akan dipangkas untuk mengatasi penurunan perekonomian.

Pidato Menteri Keuangan itu merupakan sinyal terbaru dari kekhawatiran pejabat terhadap keadaan keuangan dan perekonomian negara ketika sejumlah masalah yang diakibatkan krisis global terus menghantam perekonomian China yang bergantung pada ekspor.

Beijing pada November mengumumkan paket stimulus 590 miliar dollar AS untuk mendorong permintaan domestik.

Editorial: Politicizing economic issues

2009-01-29T16:03:00.002+07:00

The Jakarta Post | Thu, 01/29/2009 10:05 AM | Opinion
With parliamentary and presidential elections coming up in April and July respectively, we find it increasingly difficult to ascertain whether politicians or officials, when commenting on economic issues, are making fair observations or are simply campaigning for their parties.
It is understandable if officials of the incumbent government focus their public commentaries on the positive aspects of the economy, while politicians of the opposition parties tend to be extremely critical in their assessment.

Look, for example, how President Susilo Bambang Yudhoyono went all out to exploit the government-mandated fuel price cuts over the past three months for his political grandstanding, as if claiming credit for what should have been attributed to the economic downturn in developed economies.
There is nothing wrong, nor illegal, in the official emphasis on the positive multiplier of the fuel-price decrease and other positive indicators of the economy. It is also politically understandable if opposition parties emphasize the shortcomings of the incumbent government, citing the high unemployment and poverty rates.
It would, though, be damaging to the market confidence in our economic management and the credibility of government policies if inordinately optimistic forecasts by officials and members of the President’s political camp meant mainly for election grandstanding were seriously considered in policy making.
Likewise, an irrationally adversary stance on the part of the opposition parties in parliament against any law or reform proposals from the government could adversely affect our macroeconomic stability, especially now when firm and quick decisions are required to cope with the fallout from the recession in the world’s economic powerhouses.
True, our economic resilience and institutions are now much stronger than during the 1997-1998 economic and political crisis, and our dependence on exports is not as large as many other countries such as Vietnam, Thailand, Malaysia and Singapore.
But the blunt fact is our economy is suffering from the brunt of the sharp downturn in the developed countries and major emerging economies. The government can still be highly optimistic, expecting 4.5-5.5 percent economic growth this year, as against 2.75-4 percent predicted by independent analysts. But it is much better to err on the conservative side than on highly optimistic forecasts because the adjustments needed to cope with the impact of the latter error are more painful for the common people.
This is, we think, the main challenge for Finance Minister Sri Mulyani Indrawati, who is in charge of fiscal management, and Bank Indonesia Governor Boediono as the chief of the monetary management.
Since both officials do not belong to any political parties, their integrity, competence and leadership become the key to maintaining the credibility of government policies. As the leaders of the economic management they should have the courage to stand up against any demand even from the President for economic measures which seem beneficial in the short term but damaging in the long term.
The first test case will be the sorely needed amendments to the 2009 state budget. The budget revision should reflect a consistently high fiscal discipline, despite the big pump priming to cushion the impact of the global economic downturn.

Permasalahan Kegiatan Usaha Distribusi LPG terkait Antitrust Law

2009-01-28T16:22:00.004+07:00

Dinamika perkembangan dalam sektor industri yang strategis sangat menarik dikaji berdasarkan persepsi persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadikan hal tersebut sebagai upaya untuk menilai kondisi persaingan usaha yang terdapat dalam industri tersebut terkait efisiensi. Distribusi industri Liquid Petroleum Gas (LPG) kini menjadi perhatian banyak kalangan terutama setelah dilakukannya program konversi minyak tanah ke LPG pada tahun 2007.
Di pasar, terdapat dua macam produksi LPG, yaitu LPG PSO (subsidi) tabung 3 kg dan LPG Non PSO (non subsidi) 12 kg, 50 kg, bulk. Saat ini, KPPU telah mengidentifikasi sejumlah isu penting dalam distribusi komoditi LPG, yaitu kelangkaan, penetapan harga dan terjadinya hambatan masuk bagi pelaku usaha di sektor tersebut (entry barrier).

Berdasarkan analisis KPPU, terjadinya kelangkaan terhadap ketersediaan LPG di pasaran disusul dengan mahalnya harga jenis LPG non PSO di tingkat konsumen. Isu kelangkaan muncul setelah Pertamina melakukan koreksi dengan menaikan harga LPG non PSO (12Kg) pada pertengahan tahun 2008. Di sisi lain, penetapan harga terjadi karena kedua jenis LPG telah terdapat ketentuan bahwa harga LPG PSO ditetapkan oleh pemerintah dan LPG Non PSO oleh Pertamina.
Pada prinsipnya, peluang usaha untuk industri LPG Non PSO masih sangat terbuka bagi pelaku usaha swasta. Apalagi hal tersebut dimungkinkan sesuai kebijakan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang pada Pasal 51 menyebutkan bahwa :
(1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga yang melaksanakan kegiatan niaga LPG wajib memiliki atau menguasai fasilitas dan sarana penyimpanan dan pengisian tabung LPG (bottling plant).
(2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu.
(3) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga bertanggung jawab atas standar dan mutu LPG, tabung LPG.
Hanya saja industri LPG menjadi tidak menarik bagi investor karena mereka menilai bahwa harga jual LPG yang masih dibawah harga keekonomian.
Untuk mendalami dampak kebijakan pemerintah di sektor LPG, KPPU mencermati tiga kebijakan pemerintah untuk industri LPG PSO. Tiga kebijakan tersebut adalah :
1. Peraturan Presiden (Perpres) No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG PSO. Pasal-pasal yang dicermati dalam Perpres tersebut adalah sebagai berikut :
Pasal 9 :
”Pemerintah menugaskan badan usaha sebagai penyedia dan pendistribusi LPG PSO, dilakukan dengan cara penunjukan langsung (apabila hanya ada satu badan usaha) dan/atau lelang.”
Pasal 11 :
”Badan Usaha penyedia dan pendistribusi LPG PSO melakukan pengawasan pelaksanaan penjualan dan pendistribusian LPG PSO”
Pasal 15 :
”Menteri melakukan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG PSO.”
KPPU menilai bahwa meskipun telah terdapat ketentuan sebagaimana di atas, tetapi pengawasan yg dilakukan oleh Menteri terkait masih belum jelas. Ketidakjelasan tersebut jelas tergambar pada kondisi timbulnya kelangkaan pasokan LPG.
2. Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian LPG PSO. Pada Pasal 5 ayat 2, memuat ketentuan persyaratan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG PSO sebagai berikut :
- memiliki lzin Usaha Niaga Umum LPG untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian LPG PSO
- memiliki aset kilang pengolahan BBM dan LPG dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang
- jaminan ketersediaan pasokan
- memiliki kemampuan dalam menyediakan infrastruktur dan jaringan untuk penyediaan dan pendistribusian LPG PSO di NKRI
3. Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 1661 Tahun 2008 tentang Harga Patokan LPG PSO Tahun Anggaran 2008 adalah Kepmen yang mengatu harga patokan LPG PSO, yaitu :
- Harga Patokan ditetapkan berdasarkan Contract Price (CP) Aramco rata-rata pada periode bulan bersangkutan ditambah dengan biaya distribusi (termasuk handling) dan margin keuntungan.
- Harga patokan LPG PSO ditetapkan sebesar 141,21 % dari CP Aramco ditambah Rp 390,10/kg yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan harga untuk setiap kilogram LPG PSO
Selain menyoal kebijakan terkait, maka dalam kajian industri ini, KPPU melakukan analisis terhadap perkembangan industri dan struktur industrinya. Hasil analisis KPPU menunjukkan bahwa LPG merupakan industri yang saat ini masih terkonsentrasi dimana Pertamina berperan sebagai pelaku usaha tunggal yang mempunyai akses hulu-hilir. Padahal, sejalan dengan arah konversi energi, LPG menjadi salah satu komoditi strategis yang diperlukan masyarakat luas sebagai pengganti minyak tanah. Lebih lanjut, ternyata dalam implementasi kebijakannya kemudian terjadi beberapa permasalahan terutama setelah dilakukannya program konversi.
Kelangkaan LPG merupakan permasalahan utama. Hal ini dipicu oleh mekanisme pengawasan di sisi distribusi yg kurang memadai, infrastruktur yg terbatas dan keterbatasan pasokan LPG. Industri LPG pada prinsipnya terbuka bagi siapa saja. Hanya saja, beberapa kebijakan mengakibatkan pelaku usaha menjadi sulit untuk masuk dalam industri LPG, baik untuk LPG PSO maupun LPG Non PSO.
Harga LPG Non PSO yang masih “disubsidi” oleh Pertamina menimbulkan entry barrier bagi pelaku usaha swasta. Pertamina ingin mencapai harga keekonomiannya dengan menaikkan harga LPG PSO agar memungkinkan kondisi terbukanya pasar bagi pelaku usaha lain. Tapi, pada saat yang bersamaan pula pemerintah melakukan intervensi dengan menunda kenaikan tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa LPG sepenuhnya telah menjadi komoditas yang diatur dan tidak dapat diserahkan ke pasar sehingga entry barrier tetap ada.
Sementara untuk LPG PSO, kebijakan yang mensyaratkan kepemilikan kilang BBM dan LPG serta pembangunan dalam jangka panjang jelas menimbulkan entry barrier. Hal mana terjadi akibat sejumlah persyaratan wajib diberlakukan dan semakin mempersulit pelaku usaha swasta yang ingin masuk sebagai penyedia dan pendistribusi LPG PSO. Dengan fakta bahwa pasokan LPG domestik tidak mencukupi kebutuhan LPG selama ini (ketergantungan impor), maka kemudian pilihan program konversi minyak tanah ke LPG menjadi pertanyaan besar. Seharusnya pemerintah melakukan pilihan komoditi lain dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan domestik yang ada.
Berdasarkan evaluasi dampak kebijakan, KPPU menyampaikan rekomendasi utama terkait sektor industri LPG, agar industri ini pun dapat mengadopsi nilai “ nilai persaingan sehat”, yaitu :
1. Perlunya grand strategy perencanaan yang tepat dari pemerintah terkait dengan program konversi energi dan konsekuensinya.
Dalam hal ini, seolah-olah LPG bukan lagi merupakan komoditas yang dibebaskan ke pasar baik untuk LPG PSO dan Non PSO, sehingga dengan menahan laju harga untuk LPG Non PSO, pemerintah juga perlu konsekuen siap mensubsidi Pertamina selaku pelaku usaha murni. Apabila pemerintah telah mengambil alih peran penetapan harga, maka pemerintah perlu memikirkan bahwa tidak akan terjadi pesaing baru dalam industri LPG.
2. Perlunya pengawasan yang ketat dalam pendistribusian LPG sampai ke tingkat konsumen. Dengan demikian, maka Pemerintah harus menjamin distribusi berjalan lancar sehingga dapat menjamin ketersediaan pasokan LPG bagi konsumen akhir serta jaminan harga jual LPG di titik konsumen yang wajar.
3. Perlunya penetapan formula harga jual LPG seperti halnya untuk komoditi LPG PSO.
Berdasarkan penetapan formula tersebut maka proses penetapan harga akan menjadi transparan. Penetapan formula ini juga akan melindungi konsumen jika terjadi eksploitasi produsen dalam menetapkan excessive pricing. Formula ini baik untuk diterapkan khususnya pada produk-produk yang menyangkut hajat hidup orang banyak sehingga setiap kenaikan harganya akan jelas dan transparan sebab-sebabnya.
4. Pemerintah perlu memikirkan bentuk konversi energi yang dapat dipenuhi.
Saat ini, sesuai dengan data kecenderungan impor yang terus meningkat, pemerintah perlu memikirkan bentuk konversi energi yang sumber supply-nya secara full terpenuhi di dalam negeri. Apabila LPG dianggap pemerintah sebagai energi alternatif terbaik, maka perlu adanya langkah-langkah agar tidak terjadi ketergantungan impor, dan perbaikan masalah infrastruktur agar menjamin supply LPG. Atau benar-benar mencari alternatif konversi energi lainnya seperti city gas yang didukung oleh pasokan gas alam domestik yang berlimpah.
5. Perlunya harmonisasi dengan Menteri ESDM terkait dengan beberapa kebijakan yang dapat menimbulkan entry barrier bagi pelaku usaha di industri LPG.
6. Perlu adanya monitoring terhadap potensi perilaku anti persaingan dari Pertamina selaku pelaku utama dalam industri LPG.
7. Hal ini dilakukan untuk meminimasi kelangkaan di tingkat distribusi.
Jakarta, 22 Januari 2009
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

Govt unveils final stimulus plan to boost economy

2009-01-28T15:56:00.001+07:00

Aditya Suharmoko, , THE JAKARTA POST , JAKARTA | Wed, 01/28/2009 8:45 AM | Headlines
After giving conflicting figures, the government has finally set the stimulus at Rp 71.3 trillion (US$6.31 billion) to boost the economy amid the threat of crisis.
The package will include the Rp 27.5 trillion stimulus previously announced, and is higher than the figure of Rp 50 trillion touted by President Susilo Bambang Yudhoyono.
The new stimulus revolves around tax savings worth Rp 43 trillion, waived taxes and import duties for businesses and certain households, worth Rp 13.3 trillion, as well as subsidies and govern-ment spending of Rp 15 trillion for businesses.

Speaking before the House of Representatives' Commission XI, which oversees financial affairs, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati said the stimulus was aimed at increasing people's purchasing power, the competitiveness and sturdiness of businesses facing the economic downturn, and labor-intensive infrastructure spending.
Mulyani said the stimulus "is everything that cuts costs borne by businesses and the people", when asked why the stimulus was not fully designed to support businesses.
The incentives include paying the income taxes of employees — now paid by businesses — of up to Rp 6.5 trillion, subsidizing diesel by Rp 2.8 trillion, and increasing infrastructure spending by Rp 10.2 trillion.
According to the ministry, Indonesia's Rp 71.3 trillion stimulus package accounts for 1.4 percent of the country's GDP, higher than the recently announced US stimulus, percentage-wise, which only accounts for 1.2 percent of the GDP.
The government forecasts the economy to grow between 4.5 and 5.5 percent this year, a drop from an estimated 6.2 percent in 2008.
The global downturn is affecting Indonesia’s economy on all fronts, from weakening demand for exports and slowing down flows of investment, to reducing consumer purchasing power.
Businesses have long warned that massive layoffs could hit Indonesia when the impact of the global crisis hits home the hardest some time in the middle of this year.
To achieve 5 percent economic growth, the government will boost spending by 10.4 percent from a year earlier, as private consumption, the economy's main driver, looks likely to drop this year.
Fauzi Ichsan, an economist with Standard Chartered Bank, said that in the past four years, government spending was relatively low.
"The stimulus will boost growth only if the government and local administrations can spend the money effectively," he said.
Government Rp 71.3 trillion
Economic Stimulus Package

Tax savings
• Income taxes of individuals and corporates, as well as untaxed incomes: Rp 43 trillion
Waived taxes and import duties
for businesses and certain households
• Value-added taxes on oil and gas exploration, and cooking oil: Rp 3.5 trillion
• Import duties on raw materials and capital goods: Rp 2.5 trillion
• Income taxes of employees: Rp 6.5 trillion
• Income taxes for geothermal: Rp 0.8 trillion

Subsidies and government
spending for businesses
• Diesel subsidy: Rp 2.8 trillion
• Electricity rate discount for industries:
Rp 1.4 trillion
• Additional infrastructure spending: Rp 10.2 trillion
• Expansion of development for people living in rural areas (PNPM): Rp 0.6 trillion

Source: Finance Ministry

Israel Siap Hadapi Tuduhan: Bukti-bukti Kejahatan Kemanusiaan Sudah Ada

2009-01-24T11:04:00.003+07:00

Mustafa, bocah lelaki berusia 5 tahun, Jumat (23/1), berjongkok di depan rumah orangtuanya di Bukit Jabaliya, Jabaliya Timur, Jalur Gaza, yang hancur dibom pesawat tempur Israel, F-16, pada 27 Desember 2008. Selama tiga minggu, pesawat tempur, helikopter, dan tank Israel memorakporandakan wilayah ini.
Koran Kompas,Sabtu, 24 Januari 2009 | 04:27 WIB

Oleh Trias Kuncahyono dan Mustafa Abd Rahman

GAZA CITY, JUMAT — Perdana Menteri Israel Ehud Olmert meminta Menteri Kehakiman Daniel Friedman membentuk tim untuk membela militer dan warga sipil Israel. Pemerintah bertanggung jawab penuh mengirimkan pasukan Israel untuk melindungi rakyatnya. Demikian pernyataan tertulis Pemerintah Israel, Jumat (23/1). Hingga Jumat, kehidupan di Jalur Gaza tenang tanpa letusan senjata. Warga melakukan shalat Jumat tanpa ketakutan.Di pasar utama kamp pengungsi Jebaliya, massa memadati toko-toko dan restoran yang sudah dipenuhi bahan makanan. Sebanyak 221 sekolah yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa dibuka kembali pada Sabtu ini. Israel juga membuka perbatasan dengan Jalur Gaza.Namun, hal itu tidak menutup potensi Israel didakwa melakukan kejahatan kriminal di Jalur Gaza.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon meminta pelaku serangan Kantor Badan Bantuan Sosial dan Pekerja PBB (UNRWA) di Gaza City segera ditangkap dan diadili. Lembaga Amnesti Internasional juga menyebutkan, Israel ”tidak diragukan lagi” telah menggunakan amunisi fosfor putih di kawasan permukiman padat penduduk di Gaza. Ini melanggar hukum internasional, bahkan bisa dianggap kejahatan perang. Israel bersikeras mengatakan, pasukan Israel telah berusaha semaksimal mungkin menghindari korban warga sipil di daerah yang padat penduduk. Israel justru balik menuding Hamas sengaja bersembunyi di belakang warga sipil dan memasang warga sipil sebagai tameng hidup.

Lebih kejam

Pakar hak asasi manusia untuk isu HAM di Tepi Barat dan Jalur Gaza, Richard Falk, menyatakan, sebenarnya, bukti bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang saat menyerang Gaza selama 23 hari sudah jelas. Namun, untuk membuktikan Israel melanggar aturan hukum internasional dan melakukan kejahatan perang, diperlukan penyelidikan independen dan mendalam. Apalagi melihat fakta, Israel tidak berusaha memperbolehkan penduduk sipil menghindari serangannya. Israel justru mengunci warga sipil dalam zona perang. ”Itu jelas lebih parah dibandingkan dengan yang pernah dialami kaum Yahudi yang dibiarkan kelaparan dan dibunuh Nazi pada Perang Dunia II,” kata Falk.

Seharusnya, lanjut Falk, Israel memberikan kesempatan kepada anak-anak, orang cacat, atau warga yang sakit untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman di luar Gaza atau di Israel selatan. ”Semua penduduk di Gaza yang terperangkap di dalam zona perang tanpa diberikan kesempatan untuk mengungsi akan mengalami gangguan mental sepanjang hidupnya,” ujarnya.

Serangan Israel ke Gaza justru makin memperkuat gerakan ekstremis dan membuat warga Palestina semakin marah. Direktur UNRWA John Ging meminta utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah yang baru ditunjuk, George Mitchell, untuk berbicara dengan penduduk sipil di Gaza yang tidak terkait dengan dunia politik sebagai bagian dari jalur diplomasi yang baru.

Penduduk sipil, menurut Ging, saat ini bukan saja masih shock dengan serangan Israel, tetapi juga semakin marah. Membuat suatu mekanisme dalam penyelidikan jumlah korban tewas dan kehancuran infrastruktur di Gaza diharapkan akan meredam kemarahan penduduk dan memperbaiki kepercayaan rakyat pada hukum. ”Semakin banyak ekstremis pasca-agresi Israel karena tak ada lagi yang percaya pada hukum dan keadilan. Kita harus dapat membuktikan itu salah,” ujarnya.

Perjalanan

Keputusan Pemerintah Mesir mengizinkan wartawan masuk ke Jalur Gaza lewat Pintu Gerbang Rafah muncul tiba-tiba, Rabu sore. Puluhan wartawan dari beberapa negara yang sudah menunggu selama tiga hari untuk memasuki Gaza segera menghambur masuk ke kantor imigrasi. Keinginan yang sudah ditahan selama tiga hari tiga malam itu meledak bagai air bah dan mendorong wartawan berebut untuk segera sampai ke bagian imigrasi. Wartawan berdesakan, berebut, dan saling dorong menyerahkan paspor dan surat keterangan dari kedutaan masing-masing ke kantor dinas intelijen dan imigrasi.

Walhasil, dibutuhkan waktu hingga tiga jam untuk menyelesaikan semua urusan. Setelah urusan imigrasi selesai, para wartawan—termasuk tujuh wartawan dari Indonesia—diangkut sebuah bus dari terminal imigrasi Mesir ke terminal imigrasi Palestina yang hanya berjarak beberapa meter dan dipisahkan oleh dinding perbatasan.

Begitu masuk ke terminal imigrasi Palestina, dua polisi dari Hamas menyambut wartawan dengan ramah. Mereka hanya meminta paspor dan menyuruh wartawan duduk menunggu. Seorang polisi dari Hamas mengatakan, ongkos taksi ke Gaza City yang berjarak sekitar 35 kilometer hanya 20 sikel (uang Israel yang berlaku di wilayah Jalur Gaza) atau sekitar Rp 50.000. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

Exxon, Chevron in $6.76b deal to feed gas-hungry local market

2009-01-23T13:24:00.001+07:00

Ika Krismantari , The Jakarta Post , Jakarta | Fri, 01/23/2009 7:43 AM | Headlines
Global energy giants, including ExxonMobil Corp and Chevron Corp, on Thursday signed deals worth US$6.76 billion with domestic industries to supply gas. The signing took place at the fourth international gas exhibition and conference in Jakarta.Under the deal, Exxon has agreed to supply gas to fertilizer and related products giant PT Petrokimia Gresik and state electricity company PT PLN in deals worth $1.4 billion and $1.7 billion, respectively.

Exxon will deliver the natural gas from the Cepu block, where the oil giant acts as the operator in cooperation with state oil and gas firm PT Pertamina.
However, it is not yet clear how much gas will be delivered.
Chevron and its partners under the East Kalimantan production sharing contracts will supply gas to fertilizer producer PT Pupuk Kaltim in the province at an estimated value of $1.6 billion.
Thursday's signings mark stronger commitments from foreign oil and gas companies operating in Indonesia to supply part of their gas output to the domestic market.
A day earlier at the conference, Finance Minister Sri Mulyani Indrawati revealed the government’s plans to prioritize gas production for domestic consumption rather than for export in the coming years.
She said this was because local consumption was expected to continue rising in line with growth in local industries and a burgeoning middle class.
While aware of the possible dilemma facing gas companies in meeting demand for overseas
buyers, Mulyani said she believed the government had no other option than to prioritize the national interest.
Mulyani, who is also acting coordinating minister for the economy, urged gas producers to main-
tain production or produce more gas to meet local and overseas demand.
Estimates from the country's upstream oil and gas regulator, BPMigas, show national demand
for gas is set to rise steadily at a rate of 2.8 percent annually, reaching 6 billion cubic feet per day by 2020.
In 2007, demand stood at 4.2 billion cubic feet per day.
In Java, where most industries are based, demand will increase by 4.9 percent annually, reaching 4.1 billion cubic feet per day by 2020.
In light of this progressive trend of gas domestic needs, the government has significantly increased the gas supply portion for domestic industries from 29.6 percent in 2002 to 49.5 percent in 2008, according to BPMigas.
Indonesia, the world’s third largest liquefied natural gas (LNG) exporter, has been trying to in-crease its gas production to meet both foreign and domestic needs. Ironically, gas production has been on a downward trend for the past several years, due in part to aging fields.
This year’s production, for instance, is expected to reach 7.3 billion cubic feet per day, lower than the 7.9 billion cubic feet per day recorded in 2008.
BPMigas chairman Raden Priyono said the government would rely on a number of big LNG projects to help increase national gas production, including the Tangguh LNG plant in Papua, the Senoro LNG plant in Central Sulawesi, and the development of the Masela gas block in the Timor Sea.

Komisi-Komisi Negara Minta Dukungan Nyata Pemerintah

2009-01-23T13:15:00.001+07:00

Kewenangan yang memadai sangat menentukan pelaksanaan fungsi dan tugas komisi.
Sejumlah komisi negara mendesak DPR dan Pemerintah memberikan dukungan nyata bagi pelaksanaaan fungsi, tugas, dan wewenang setiap komisi. Dukungan nyata meliputi sumber daya manusia, infrastruktur pendukung, dan sumber dana yang memadai.
Desakan itu disampaikan perwakilan dari enam komisi negara dalam pernyataan bersama di Jakarta, Kamis (22/01). Keenam state auxiliary organ itu adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Urun rembug antar enam komisi ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, wakil dari enam komisi itu sudah lima kali melakukan pertemuan untuk sekedar tukar informasi. Namun untuk pertemuan yang digelar kali ini, mereka berhasil melahirkan pernyataan bersama.
Evaluasi atas pengalaman selama ini menemukan lima isu penting yang jadi kendala. Selain isu sumber daya manusia dan sumber dana, komisi-komisi negara menghadapi kendala keterbatasan kewenangan. Dua masalah lain adalah kurangnya komitmen politik pemerintah dan legislatif, serta partisipasi masyarakat.
Masalah sumber dana misalnya. Salah satu persoalan yang mencuat adalah mengenai ‘indepedensi’ anggaran yang diterima komisi. Jika KPK memiliki mata anggaran sendiri, tidak demikian dengan Komisi Kejaksaan. Komisi yang dikoordinatori Menkopolkumham ini berada di bawah mata anggaran Kejaksaan Agung. Anggaran untuk komisi negara di tahun ini sudah tertuang dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2008 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat untuk tahun 2009.
Selain masalah anggaran, para pimpinan komisi juga menyoroti sejumlah kendala dan hambatan sehingga membuat kinerja komisi tidak maksimal. Komnas HAM misalnya. Menurut Ifdhal Kasim, ketua komisi ini, Komnas masih saja menghadapi keterbatasan dukungan sumber daya manusia. Bahkan, rekomendasi Komisi sering diabaikan karena sifatnya tidak mengikat, diperburuk komitmen politik yang rendah dalam merespon isu-isu hak asasi manusia. Intinya, kewenangan Komnas masih terbatas.
Demikian pula Komisi Kejaksaan. Selain dibelit persoalan anggaran dan sumber daya, Komisi ini seolah berada di bawah bayang-bayang Kejaksaan Agung. Sebab, kedudukan sekretariatnya dibentuk dan berada di lingkungan Kejaksaan Agung. Belum lagi dasar hukum pembentukan Komisi Kejaksaan –melalui Perpres No 18 Tahun 2005- yang dinilai lemah, terutama kalau dibandingkan dengan Komisi Yudisial yang dibentuk melalui UUD 1945. (Sumber Hukumonline.com/23-01-09)

Pidato Barack Husein Obama Ketika Dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat Ke-44

2009-01-21T18:27:00.005+07:00

OBAMA: My fellow citizens:

I stand here today humbled by the task before us, grateful for the trust
you have bestowed, mindful of the sacrifices borne by our ancestors. I
thank President Bush for his service to our nation, as well as the
generosity and cooperation he has shown throughout this transition.

Forty-four Americans have now taken the presidential oath. The words have
been spoken during rising tides of prosperity and the still waters of
peace. Yet, every so often the oath is taken amidst gathering clouds and
raging storms. At these moments, America has carried on not simply because
of the skill or vision of those in high office, but because we the people
have remained faithful to the ideals of our forebears, and true to our
founding documents.

So it has been. So it must be with this generation of Americans.

That we are in the midst of crisis is now well understood. Our nation is
at war, against a far-reaching network of violence and hatred. Our economy
is badly weakened, a consequence of greed and irresponsibility on the part
of some, but also our collective failure to make hard choices and prepare
the nation for a new age. Homes have been lost; jobs shed; businesses
shuttered. Our health care is too costly; our schools fail too many; and
each day brings further evidence that the ways we use energy strengthen
our adversaries and threaten our planet.

These are the indicators of crisis, subject to data and statistics. Less
measurable but no less profound is a sapping of confidence across our land
— a nagging fear that America's decline is inevitable, and that the next
generation must lower its sights.

Today I say to you that the challenges we face are real. They are serious
and they are many. They will not be met easily or in a short span of time.
But know this, America — they will be met.

On this day, we gather because we have chosen hope over fear, unity of
purpose over conflict and discord.

On this day, we come to proclaim an end to the petty grievances and false
promises, the recriminations and worn out dogmas, that for far too long
have strangled our politics.

We remain a young nation, but in the words of Scripture, the time has come
to set aside childish things. The time has come to reaffirm our enduring
spirit; to choose our better history; to carry forward that precious gift,
that noble idea, passed on from generation to generation: the God-given
promise that all are equal, all are free and all deserve a chance to
pursue their full measure of happiness.

In reaffirming the greatness of our nation, we understand that greatness
is never a given. It must be earned. Our journey has never been one of
shortcuts or settling for less. It has not been the path for the
faint-hearted — for those who prefer leisure over work, or seek only the
pleasures of riches and fame. Rather, it has been the risk-takers, the
doers, the makers of things — some celebrated but more often men and women
obscure in their labor, who have carried us up the long, rugged path
towards prosperity and freedom.

For us, they packed up their few worldly possessions and traveled across
oceans in search of a new life.

For us, they toiled in sweatshops and settled the West; endured the lash
of the whip and plowed the hard earth.

For us, they fought and died, in places like Concord and Gettysburg;
Normandy and Khe Sanh.

Time and again these men and women struggled and sacrificed and worked
till their hands were raw so that we might live a better life. They saw
America as bigger than the sum of our individual ambitions; greater than
all the differences of birth or wealth or faction.

This is the journey we continue today. We remain the most prosperous,
powerful nation on Earth. Our workers are no less productive than when
this crisis began. Our minds are no less inventive, our goods and services
no less needed than they were last week or last month or last year. Our
capacity remains undiminished. But our time of standing pat, of protecting
narrow interests and putting off unpleasant decisions — that time has
surely passed. Starting today, we must pick ourselves up, dust ourselves
off, and begin again the work of remaking America.

For everywhere we look, there is work to be done. The state of the economy
calls for action, bold and swift, and we will act — not only to create new
jobs, but to lay a new foundation for growth. We will build the roads and
bridges, the electric grids and digital lines that feed our commerce and
bind us together. We will restore science to its rightful place, and wield
technology's wonders to raise health care's quality and lower its cost. We
will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and run
our factories. And we will transform our schools and colleges and
universities to meet the demands of a new age. All this we can do. All
this we will do.

Now, there are some who question the scale of our ambitions — who suggest
that our system cannot tolerate too many big plans. Their memories are
short. For they have forgotten what this country has already done; what
free men and women can achieve when imagination is joined to common
purpose, and necessity to courage.

What the cynics fail to understand is that the ground has shifted beneath
them — that the stale political arguments that have consumed us for so
long no longer apply. The question we ask today is not whether our
government is too big or too small, but whether it works — whether it
helps families find jobs at a decent wage, care they can afford, a
retirement that is dignified. Where the answer is yes, we intend to move
forward. Where the answer is no, programs will end. Those of us who manage
the public's dollars will be held to account — to spend wisely, reform bad
habits, and do our business in the light of day — because only then can we
restore the vital trust between a people and their government.

Nor is the question before us whether the market is a force for good or
ill. Its power to generate wealth and expand freedom is unmatched, but
this crisis has reminded us that without a watchful eye, the market can
spin out of control — and that a nation cannot prosper long when it favors
only the prosperous. The success of our economy has always depended not
just on the size of our gross domestic product, but on the reach of our
prosperity; on our ability to extend opportunity to every willing heart —
not out of charity, but because it is the surest route to our common good.

As for our common defense, we reject as false the choice between our
safety and our ideals. Our founding fathers ... our found fathers, faced
with perils we can scarcely imagine, drafted a charter to assure the rule
of law and the rights of man, a charter expanded by the blood of
generations. Those ideals still light the world, and we will not give them
up for expedience's sake. And so to all the other peoples and governments
who are watching today, from the grandest capitals to the small village
where my father was born: know that America is a friend of each nation and
every man, woman, and child who seeks a future of peace and dignity, and
that we are ready to lead once more.

Recall that earlier generations faced down fascism and communism not just
with missiles and tanks, but with sturdy alliances and enduring
convictions. They understood that our power alone cannot protect us, nor
does it entitle us to do as we please. Instead, they knew that our power
grows through its prudent use; our security emanates from the justness of
our cause, the force of our example, the tempering qualities of humility
and restraint.

We are the keepers of this legacy. Guided by these principles once more,
we can meet those new threats that demand even greater effort — even
greater cooperation and understanding between nations. We will begin to
responsibly leave Iraq to its people, and forge a hard-earned peace in
Afghanistan. With old friends and former foes, we will work tirelessly to
lessen the nuclear threat, and roll back the specter of a warming planet.
We will not apologize for our way of life, nor will we waver in its
defense, and for those who seek to advance their aims by inducing terror
and slaughtering innocents, we say to you now that our spirit is stronger
and cannot be broken; you cannot outlast us, and we will defeat you.

For we know that our patchwork heritage is a strength, not a weakness. We
are a nation of Christians and Muslims, Jews and Hindus — and
non-believers. We are shaped by every language and culture, drawn from
every end of this Earth; and because we have tasted the bitter swill of
civil war and segregation, and emerged from that dark chapter stronger and
more united, we cannot help but believe that the old hatreds shall someday
pass; that the lines of tribe shall soon dissolve; that as the world grows
smaller, our common humanity shall reveal itself; and that America must
play its role in ushering in a new era of peace.

To the Muslim world, we seek a new way forward, based on mutual interest
and mutual respect. To those leaders around the globe who seek to sow
conflict, or blame their society's ills on the West — know that your
people will judge you on what you can build, not what you destroy. To
those who cling to power through corruption and deceit and the silencing
of dissent, know that you are on the wrong side of history; but that we
will extend a hand if you are willing to unclench your fist.

To the people of poor nations, we pledge to work alongside you to make
your farms flourish and let clean waters flow; to nourish starved bodies
and feed hungry minds. And to those nations like ours that enjoy relative
plenty, we say we can no longer afford indifference to the suffering
outside our borders; nor can we consume the world's resources without
regard to effect. For the world has changed, and we must change with it.

As we consider the road that unfolds before us, we remember with humble
gratitude those brave Americans who, at this very hour, patrol far-off
deserts and distant mountains. They have something to tell us, just as the
fallen heroes who lie in Arlington whisper through the ages. We honor them
not only because they are guardians of our liberty, but because they
embody the spirit of service; a willingness to find meaning in something
greater than themselves. And yet, at this moment — a moment that will
define a generation — it is precisely this spirit that must inhabit us
all.

For as much as government can do and must do, it is ultimately the faith
and determination of the American people upon which this nation relies. It
is the kindness to take in a stranger when the levees break, the
selflessness of workers who would rather cut their hours than see a friend
lose their job which sees us through our darkest hours. It is the
firefighter's courage to storm a stairway filled with smoke, but also a
parent's willingness to nurture a child, that finally decides our fate.

Our challenges may be new. The instruments with which we meet them may be
new. But those values upon which our success depends — hard work and
honesty, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and
patriotism — these things are old. These things are true. They have been
the quiet force of progress throughout our history. What is demanded then
is a return to these truths. What is required of us now is a new era of
responsibility — a recognition, on the part of every American, that we
have duties to ourselves, our nation, and the world, duties that we do not
grudgingly accept but rather seize gladly, firm in the knowledge that
there is nothing so satisfying to the spirit, so defining of our
character, than giving our all to a difficult task.

This is the price and the promise of citizenship.

This is the source of our confidence — the knowledge that God calls on us
to shape an uncertain destiny.

This is the meaning of our liberty and our creed — why men and women and
children of every race and every faith can join in celebration across this
magnificent Mall, and why a man whose father less than sixty years ago
might not have been served at a local restaurant can now stand before you
to take a most sacred oath.

So let us mark this day with remembrance, of who we are and how far we
have traveled. In the year of America's birth, in the coldest of months, a
small band of patriots huddled by dying campfires on the shores of an icy
river. The capital was abandoned. The enemy was advancing. The snow was
stained with blood. At a moment when the outcome of our revolution was
most in doubt, the father of our nation ordered these words be read to the
people:

"Let it be told to the future world ... that in the depth of winter, when
nothing but hope and virtue could survive...that the city and the country,
alarmed at one common danger, came forth to meet (it)."

America, in the face of our common dangers, in this winter of our
hardship, let us remember these timeless words. With hope and virtue, let
us brave once more the icy currents, and endure what storms may come. Let
it be said by our children's children that when we were tested we refused
to let this journey end, that we did not turn back nor did we falter; and
with eyes fixed on the horizon and God's grace upon us, we carried forth
that great gift of freedom and delivered it safely to future generations.

Thank you. God bless you. And God bless the United States of America.

FORMING THE INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR ISRAEL’S AGGRESSION IN PALESTINE (ICTIAP) ?

2009-01-20T17:52:00.002+07:00

PENGANTAR
Menjadi sebuah pertanyaan besar apakah akan ada pembentukan Pengadilan Pidana Internasional untuk mengadili agresi Israel yang dilakukan di Palestina yang dimulai pada tanggal 29 Desember 2008 sampai dengan pernyataan gencatan senjata sepihak oleh Israel pada tanggal 18 Januari 2009. Mekanisme peradilan terhadap agresi tersebut adalah salah satu jalan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan di Palestine khususnya kota Gaza. Jika tidak peristiwa agresi Israel tersebut dapat menimbulkan efek bola salju yang luar biasa terhadap situasi keamanan dan perdamaian dunia. Situasi dunia akan semakin tidak aman, karena banyak pihak yang bersimpati kepada rakyat Palestina akan melakukan usaha-usaha balas dendam terhadap Israel dan pihak-pihak yang dianggap mendukung agresi Israel. Usaha-usaha main hakim sendiri diprediksi akan semakin meningkat dan ini sangat berbahaya bagi proses perdamaian dunia.
Agresi Israel telah mengakibatkan kematian dalam jumlah yang luar biasa pada masyarakat sipil Palestina. Menurut data dari Otoritas Kesehatan Palestina di Jalur Gaza dan juga data-data yang dihimpun dari berbagai sukarelawan kesehatan di daerah tersebut, maka didapat data miniminal 1120 orang Palestina tewas, sebagian besar adalah masyarakat sipil dan 2/3 dari jumlah yang meninggal adalah perempuan dan anak-anak. Lebih dari 5000 orang luka berat dan cacat, dalam artian kakinya atau tangannya hancur terkena bom. Tentara Israel juga telah menembak mati 2 orang wartawan yang sedang meliput perang, menembaki petugas dan sukarelawan petugas kesehatan dan kemanusiaan, menghancurkan fasilitas-fasitas sipil seperti mesjid, rumah sakit dan sebuah sekolah yang didirikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa juga dibom yang mengakibatkan lebih dari 38 orang anak tewas. Selain menewaskan warga civil (non-combatant) yang melanggar konvensi jenewa, Israel juga menggunakan senjata pemusnah massal yang sangat dilarang PBB, yakni Bom Fosphor yang dapat menghacurkan benda apapun yang ada disekililingnya, dan juga menurut keterangan seorang dokter sukarelawan yang berasal dari Norwegia, diduga Israel telah menggunakan bom jenis DIME (dense inert metal explosive) yang mengandung bubuk tungsten (senyawa bahan kimia yang sangat langka). Ledakan bom DIME bagi orang yang terkena akan menghacurkan seluruh tubuhnya sampai ke tulang-tulangnya. Luka akibat bom Jenis DIME banyak ditemukan pada warga Palestina yang tewas.
Berdasarkan dari data-data yang diperoleh, patut diduga keras Israel telah melakukan beberapa jenis kejahatan terhadap kamusiaan yang sangat serius dan melanggar prinsip hukum humaniter sebagaimana yang terdapat di beberapa sumber hukum internasional dan juga beberapa yurisprudensi, diantarnya yakni Konvensi-konvensi Jenewa 1949, putusan-putusan di dalam International Criminal Tribunal for Rwanda, International Criminal Tribunal former Yugoslavia, dan juga ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan-kejahatan tersebut di Statuta Roma 1998. Oleh sebab itu berikut adalah jenis kejahatan yang telah dilakukan Israel:
1. Genosida (Pembunuhan Massal)
Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama. Agresi militer Israel berdasarkan keterangan saksi maupun korban jelas patut diduga keras telah melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur terjadinya Genosida dengan cara: membunuh warga sipil, mengakibatkan penderitaan fisik berupa cacat badan, kehilangan kaki dan tangan.
2. Kejahatan terhadap Kemanusiaan (Crimes Against Humanity)
Adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Salah satu perbuatan yang dilakukan militer Israel adalah pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak terlibat konflik (non-combatant)
3. Kejahatan Perang (War crimes)
Kejahatan perang berarti : a. merujuk kepada Konvensi Jenewa 1949, yakni melakukan pembunuhan dengan sengaja terhadap warga sipil, perbuatan yang menyebabkan luka badan yang sangat serius; b. Pelanggaran hukum dan kebiasaan internasional, yakni dengan sengaja menyerang penduduk sipil, penyerangan terhadap fasilitas sipil (tempat ibadah, rumah sakit, sekolah), dengan sengaja menyerang instalasi PBB, penggunaan senjata pemusnah massal (bom Fosphor dan DIME).
4. Kejahatan agresi (the Crimes of aggression)
Yaitu Israel dengan sengaja dan sadar telah melakukan serangan dan masuk kedalam terhadap wilayah batas territorial dan yuridis Palestina.
Secara umum 4 jenis kejahatan inilah yang telah dilakukan Israel atas Palestina. Gambaran ini hanya bersifat umum yang tentunya membutuhkan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada peristiwa tersebut untuk menyeret pelakunya kehadapan sebuah sidang pengadilan internasional yang adil dan bermartabat.
MEKANISME PEMBENTUKAN PENGADILAN
Dunia internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebenarnya telah memiliki Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mengadili kejahatan-kejahatan kemanusiaan yang sifatnya extra ordinary crimes. Keberadaan ICC untuk menjamin rasa keadilan dan kedamaian umat manusia di dunia ini. Namun, Statuta Roma 1948 sebagai landasan hukum ICC dan mulai di berlakukan pada tanggal 1 Juli 2002 tidak mau diakui Israel. Terbukti sampai dengan saat ini Israel tidak meratifikasi Statuta tersebut, termasuk juga negara yang selama ini mengagungkan-agungkan hak asasi manusia, United States of America. Padahal sampai dengan tulisan ini dibuat, statuta tersebut sudah ditandangani 108 negara (see at : http://www.icc-cpi.int) belum termasuk Indonesia yang sedang dalam proses peratifikasian.
Oleh sebab itu, untuk mengadili agresi Israel di Palestine perlu dibentuk Mahkamah Pidana Internasional Ad Hoc untuk mengadili peristiwa tersebut, contohnya seperti ICTR dan ICTY. Usulan pembentukan ini dapat dilakukan setiap negara anggota PBB dan dirapatkan serta diputuskan dalam Sidang Dewan Keamanan PBB. Jika DK PBB setuju atas usul tersebut, maka akan dibentuk badan pengadilan ad hoc dan selanjutnya badan pengadilan ad hoc tersebut akan membentuk tim yang misinya mencari bukti-bukti awal dan alat bukti lainnya yang selanjutnya bila memenuhi syarat berkasnya akan dilimpahkan kepada prosecutor.
KENDALA
Kendala terhadap pembentukan ICTIAP ini adalah adanya hak veto yang dimiliki negara-negara pemenang perang dunia kedua, salah satunya Amerika Serikat yang sudah menjadi informasi publik merupakan sekutu terdekat Israel. Sehingga sangat sulit untuk mewujudkan terbentuknya ICTIAP.
SOLUSI
Ada beberapa solusi yang diajukan untuk mengatasi kendala diatas, yakni:
1. Adanya usulan tentang pembentukan ICTIAP dari salah satu atau beberapa negara anggota PBB;
2. Negara-negara Arab yang tergabung dalam Liga Arab harus bersatu dan mendesak serta melobi semua negara untuk mendukung usulan pembentukan ICTIAP;
3. Semua negara harus memaksa Amerika dan negara-negara pemegang hak veto lainnya untuk tidak menggunakan hak vetonya dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keamanan dunia jangka panjang.
4. dan jika juga tidak berhasil untuk usulan selanjutnya negara-negara diseluruh dunia non-pemegang hak veto harus mengusulkan hak veto dihapuskan karena hanya menimbulkan ketidakadilan dan kesewenangan semata. Jika cara ini tidak berhasil juga maka saran terakhir adalah pembentukan New United Nations (NUN) dengan prinsip berkeadilan global.
Salaam

UU NOMOR 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS : UPAYA REKONSIALISASI KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

2009-01-15T12:16:00.005+07:00

Sekitar ratusan rakyat miskin kota mendemo Balaikota DKI Jakarta pada Rabu kemarin (4/7) menuntut agar dipermudah dalam membuat Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) serta kartu Gakin dan ASKIN. Selama ini, birokrat dituding melakukan diskriminatif terhadap warga miskin. AMA/RAKYAT MERDEKA[Photo] (Photo)

Seri Artikel: Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

PENGANTAR

Setiap manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena dilahirkan dengan martabat, derajat, hak dan kewajiban yang sama. Pada dasarnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras atau etnis yang berbeda-beda yang merupakan hak absolut dan tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, manusia tidak bisa memilih untuk dilahirkan sebagai bagian dari ras atau etnis tertentu. Adanya perbedaan ras dan etnis tidak berakibat menimbulkan perbedaan hak dan kewajiban antar-kelompok ras dan etnis dalam masyarakat dan negara. Kondisi masyarakat Indonesia, yang berdimensi majemuk dalam berbagai sendi kehidupan, seperti budaya, agama, ras dan etnis, berpotensi menimbulkan konflik. Ciri budaya gotong royong yang telah dimiliki masyarakat Indonesia dan adanya perilaku musyawarah/mufakat, bukanlah jaminan untuk tidak terjadinya konflik, terutama dengan adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis. Kerusuhan rasial yang pernah terjadi menunjukkan bahwa di Indonesia sebagian warga negara masih terdapat adanya diskriminasi atas dasar ras dan etnis, misalnya, diskriminasi dalam dunia kerja atau dalam kehidupan sosial ekonomi.

Di Indonesia pernah dan sering muncul konflik antar ras dan etnis yang diikuti dengan pelecehan, perusakan, pembakaran, perkelahian, pemerkosaan dan pembunuhan. Umumnya dulu sering terjadi diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, salah satunya ialah Peristiwa 13-15 Mei 1998, namun demikian juga sering terjadi pada etnis lainnya. Tercatat beberapa konflik etnis yang memakan banyak korban antara lain menimpa etnis Dayak, Madura, Buton, Bugis, Makassar, Betawi, beberapa suku di Papua, NTT, Ambon/Maluku, suku Jawa yang tinggal di Aceh dan sebagainya. Rasialisme ini tidak selalu muncul dalam bentrok fisik yang bersifat massal. Kebanyakan justru muncul dalam situasi keseharian hidup masyarakat. Diskriminasi, misalnya penerimaan pekerja hanya dari etnis tertentu, tidak boleh menggunakan jilbab ketika bekerja (Kasus rumah sakit Mitra Keluarga di Bekasi, Jawa Barat), dan sebagainya. Disadari atau tidak praktek gejala awal diskriminasi hadir dan terus ada di negara ini. Sebagai contoh sampai saat ini ada aturan tidak tertulis mengenai pembagian lapak kerja di pasar-pasar pusat perdagangan di Indonesia yang dibagi berdasarkan ras atau etnis tertentu, yakni lapak yang ditempati pedagang dari sumatera utara, lapak yang mayoritas ditempati pedagang Minang, seperti halnya di Blok M, Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, dan sebagainya. “Jasa keamanan” pun masih menggunakan kelompok etnis, yang umumnya dari Betawi (misalnya Forum Betawi Rempug), Ambon, Timor, dan Batak.

Konflik yang sering terjadi muncul karena adanya ketidakseimbangan hubungan yang ada dalam masyarakat, baik dalam hubungan sosial, ekonomi, maupun dalam hubungan kekuasaan. Konflik di atas tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat konflik tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi itu dapat menghambat pembangunan nasional yang sedang berlangsung. Hal itu juga mengganggu hubungan kekeluargaan, persaudaraan, persahabatan, perdamaian dan keamanan di dalam suatu negara serta menghambat hubungan persahabatan antarbangsa.

Dalam sejarah kehidupan manusia, diskriminasi ras dan etnis telah mengakibatkan keresahan, perpecahan serta kekerasan fisik, mental, dan sosial yang semua itu merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk mengatasi hal itu, lahirlah Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa Bangsa melalui Resolusi Majelis Umum PBB 2106 A (XX) tanggal 21 Desember 1965. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa Bangsa telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965). Selain meratifikasi, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang tercermin dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi ras dan etnis. Oleh sebab itulah, kehadiran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, yang disahkan di Jakarta, 10 November 2008 diharapkan sebagai salah satu ‘tools’ untuk upaya rekonsialisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta menatap masa depan yang lebih baik dan sejarah sebagai sebuah ‘nation’.

DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pengertian ras sendiri adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan, dan etnis adalah adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Sedangkan yang dimaksud Tindakan Diskriminasi adalah perbuatan yang berkenaan dengan diskriminasi ras dan etnis. Tindakan ini dapat berupa:

a. Memperlakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau

b. Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan:

1) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;

2) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

3) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau

4) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

Jenis "hak-hak sipil", antara lain hak untuk:

1. Bebas berpergian dan berpindah tempat dan berdomisili dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;

2. Meninggalkan dan kembali ke wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;

3. Mempertahankan kewarganegaraan;

4. Membentuk keluarga, memilih pasangan hidup dan melanjutkan keturunan;

5. Memiliki harta milik atas nama sendiri maupun bersama dengan orang lain;

6. Berpikir, berperasaan, berekspresi dan mengeluarkan pendapat dengan bebas;

7. Menggunakan bahasa apa pun dengan bebas;

8. Berkumpul dan berserikat dengan bebas dan damai; dan

9. Mendapatkan informasi.

Jenis "hak-hak politik", antara lain hak untuk:

1. Mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum, lembaga peradilan dan badan-badan administrasi publik lainnya;

2. Mendapat rasa aman dan perlindungan dari negara terhadap kekerasan ras dan etnis baik kekerasan fisik, sosial maupun psikis baik disebabkan oleh aparatur pemerintah atau oleh perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi tertentu;

3. Berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana dalam kegiatan publik pada tingkat apa pun; dan Berpartisipasi dalam bela negara.

Jenis "hak-hak ekonomi", antara lain hak untuk:

1. Berusaha mencari penghidupan yang layak di seluruh wilayah negara Indonesia;

2. Bekerja, memilih pekerjaan, memiliki kondisi kerja yang adil dan diinginkan;

3. Mendapat gaji yang pantas sesuai dengan pekerjaan dan sistem penggajian;

4. Membentuk dan menjadi anggota dari serikat pekerja;

5. Memperoleh perlindungan terhadap pengangguran; dan

6. Memiliki perumahan.

Jenis "hak-hak sosial dan budaya", antara lain hak untuk:

1. Memperoleh pelayanan kesehatan, pengobatan, jaminan sosial dan pelayanan-pelayanan sosial lainnya;

2. Memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama atas segala bentuk pelayanan umum;

3. Memperoleh kesempatan dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa budaya, sosial, dan ekonomi;

4. Memperoleh kesempatan yang sama untuk mengekspresikan budayanya;

5. Menikmati, mendapatkan dan memperoleh jaminan atas terselenggaranya pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk mencerdaskan dan/atau menambah keterampilannya, tanpa membedakan ras dan etnis; dan

6. Menyelenggarakan pendidikan tanpa memperhatikan ciri khas ras dan etnisnya.

Untuk lebih jelas dan lengkap mengenai jenis hak dan bentuknya dapat dibaca pada UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovensi Internasional Hak Sipil dan Politik; dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

PELAKU DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

Pelaku dalam hal ini bisa terdiri dari orang sebagai pribadi hukum (orang perseorangan) maupun orang sebagai badan hukum, baik publik maupun swasta (korporasi). Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

PENGAWASAN PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS

Pengawasan terhadap segala bentuk upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Pengawasan itu meliputi:

1. Pemantauan dan penilaian atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah yang dinilai berpotensi menimbulkan diskriminasi ras dan etnis;

2. Pencarian fakta dan penilaian kepada orang perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga publik atau swasta yang diduga melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis;

3. Pemberian rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah atas hasil pemantauan dan penilaian terhadap tindakan yang mengandung diskriminasi ras dan etnis;

4. Pemantauan dan penilaian terhadap pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penghapusan diskriminasi ras dan etnis; dan

5. Pemberian rekomendasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah yang tidak mengindahkan hasil temuan Komnas HAM.

Berdasarkan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, pengaturan lebih lanjut mengenai tatacara pengawasan ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun demikian, selain kewenangan yang diberikan oleh UU ini, Komnas HAM juga dapat menjadikan UU Nomor 39 Tahun 1999 sebagai acuan kerja terutama terkait hal-hal yang bersifat diskriminasi.

Pasal 89 ayat (3)UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM:

Untuk melakukan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

a. Pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;

b. Penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau ruang lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;

c. Pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;

d. Pemanggilan saksi untuk dimintai dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu dimintai menyerahkan bukti yang diperlukan;

e. Peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;

f. Pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;

g. Pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan

h. Pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebu wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

Sasaran Pengawasan Komnas HAM menurut UU PDRE adalah:

a. Kebijakan Pemerintah;

b. Orang perseorangan;

c. Kelompok masyarakat (Paguyuban Etnis, Organisasi Kemasyarakatan, dll);

d. Lembaga publik (badan dan atau lembaga yang dibentuk pemerintah atau menjalankan layanan publik yang sumber dananya dari pemerintah, BUMN dan BUMD);

e. Lembaga Swasta (perusahaan swasta, dll).

Oleh karena itu jika ada perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh si pelaku sebagaimana yang disebut pada huruf b, c, d, dan e diatas, maka dapat si korban dapat melaporkannya kepada Komnas HAM. Komnas HAM berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dapat melakukan pencarían fakta dan melakukan penilaian terhadap fakta tersebut apakah telah terjadi suatu tindakan diskriminasi ras dan etnis atau tidak. Laporan yang disampaikan korban atau warga masyarakat dapat berupa keterangan dan barang bukti yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan yang bersifat diskriminasi ras dan etnis yang dilakukan.

GANTI KERUGIAN

Gugatan ganti kerugian dapat dilakukan oleh orang perorangan atau berkelompok (gugatan perwakilan/class action). Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri terhadap diri si Tergugat, dalam hal ini adalah pelaku tindakan diskriminasi. Gugatan perwakilan (class action) adalah hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar:

- kesamaan permasalahan,

- fakta hukum dan

- tuntutan yang ditimbulkan karena kegiatan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis.

KETENTUAN PIDANA

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan diskriminasi ras dan etnis, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Unsur penting dalam ketentuan ini adalah kesengajaan. Sehingga untuk mempidana si pelaku harus terlebih kesengajaan, yakni unsur willen en wetten (berkehendak dan mengetahui). (Pasal 15)

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tindakan yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah: (Pasal 16)

1) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain;

2) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain;

3) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya. Sehingga jadinya: (Pasal 17)

- Perampasan nyawa yang diancam dengan Pasal 338 KUHP hukuman maksimumnya menjadi 20 tahun pidana penjara;

- Oleh karena tidak ditentukan penganiayaan jenis apa yang dimaksud dalam ketentuan ini, maka dapat ditafsirkan yang dimaksud adalah penganiayaan biasa yang diancam dengan Pasal 351 KUHP, sehingga hukuman maksimumnya menjadi 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp 300,- ditambah 1/3 nya;

- Tindak pidana pemerkosaan diancam Pasal 285 KUHP dengan hukuman pidana penjara maksimum 16 tahun;

- Untuk perbuatan cabul sendiri dapat diancam dengan Pasal 289 dan 290 KUHP;

- Untuk pencurian dengan kekerasan diancam Pasal 365 KUHP dengan hukuman pidana penjara maksimum 12 tahun;

- Untuk perampasan kemerdekaan diancam Pasal 328 KUHP dengan hukuman pidana penjara maksimum 16 tahun.

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam pada 2 jenis tindak pidana terakhir, pelaku dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi atau pemulihan hak korban.

KORPORASI SEBAGAI PELAKU

Tindak pidana pada Pasal 16 dan 17 dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh: orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Oleh sebab itu, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Dalam hal panggilan terhadap korporasi, pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurusnya.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 dan 17. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan pencabutan status badan hukum.

MEKANISME PELAPORAN

Setiap orang berhak melaporkan terkait dugaan adanya tindakan diskriminasi ras dan etnis ke Komnas HAM atau pihak ke polisian untuk selanjutnya diproses dengan hukum acara pidana yang berlaku. Laporan dapat berupa surat atau keterangan tertulis dengan disertai alat bukti dan/atau barang bukti pendukung lainnya atau bisa juga datang langsung ke instansi yang terkait, yakni Komnas HAM dan Kepolisian RI.

Alamat Pelaporan:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI

Jl. Latuharhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat-10310, Indonesia

Telp. 62-21-3925230, faks. 62-21-3925227

e-mail: info@komnasham.go.id

www.komnasham.go.id

PENUTUP

Dengan pemberlakuan UU ini, paling tidak bisa menjadi salah satu alat yang memaksa warga negara/penduduk untuk tidak melakukan tindakan diskriminasi. Walaupun disana sini masih terdapat beberapa aturan yang belum jelas dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, namun upaya ini harus dihargai sebagai sebuah upaya untuk menutup masa lalu bangsa yang kelam dengan berbagai peristiwa tindakan diskriminasi ras dan etnis. Rekonsialisasi, apakah bersifat ‘paksaan’ melalui regulasi seperti ini atau bersifat sukarela melalui perjanjian damai, dllnya, harus tetap diwujudkan untuk menuju masa depan bangsa dan negara Indonesia yang lebih baik dan lebih sejahtera lagi.

ME-REVOLUSI BAPEPAM-LK: MENJAGA KETAHANAN EKONOMI NASIONAL DAN MENINGKATKAN KEPERCAYAAN INVESTOR PASAR MODAL INDONESIA

2009-01-08T15:00:00.009+07:00

Artikel Seri Hukum Pasar Modal

English version send e-mail to : husendro@ymail.com

“Sehari setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan optimisme dan kepercayaan diri kepada investor, industri pasar modal dikejutkan oleh penggelapan dana nasabah senilai Rp 245 miliar oleh Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas, Tbk., Herman Ramli. ‘Kejadian ini sudah pasti menurunkan kepercayaan saya untuk berinvestasi di pasar modal. Saya mungkin akan kembali berinvestasi jika otoritas mampu membuktikan mereka bisa menyelamatkan dana nasabah yang kini terancam hilang’ kata Nata Pringgasta, kata nasabah Sarijaya Permana Sekuritas di Jakarta, Selasa (6/1)”

(Dikutip dari Harian Kompas, terbitan Rabu, 7 Januari 2009, hal. 21)

Respon saya ketika mengetahui kasus ini hanya bisa geleng-geleng kepala bukan karena jumlahnya yang luar biasa fantastis apalagi di jaman krisis, tetapi lebih kepada melihat kegagalan (lagi-lagi) otoritas pengawasan pasar modal (BAPEPAM-LK) dan Self Regulating Organization (Bursa Efek Indonesia) untuk mendeteksi lebih awal kejahatan ini agar investor dapat dilindungi investasinya. Kegagalan ini dapat dibuktikan dari beberapa kasus yang terjadi di pasar modal namun tidak dapat diselesaikan secara komprehensif dan cenderung merugikan investor/nasabah, seperti Lippo Net, dll.

Kegagalan yang kesekian kalinya ini harus dihentikan atau paling tidak diminimalisir sekecil mungkin dengan cara ‘ME-REVOLUSI’ BAPEPAM-LK selaku badan yang diberikan mandat untuk mengawasi dan mengambil tindakan penyidikan untuk setiap dugaan pelanggaran dan kejahatan di pasar modal. Perubahan yang sangat signifikan diperlukan untuk menjaga kepercayaan investor dan menjaga krisis ekonomi jilid 2 tidak terulang. Oleh sebab itu fungsi pengawasan dan penegakkan hukum di bidang pasar modal harus diperkuat baik dari sisi regulasi, aparatur, struktur dan infrastruktur-nya. Hal ini penting mengingat ada puluhan triliun bahkan lebih jumlah uang yang beredar di pasar modal. Pelanggaran dan Kejahatan yang terjadi di pasar modal dapat bersifat sistemik dan menghancurkan sendi-sendi ekonomi negara dan masyarakat yang dapat mengakibatkan kondisi ekonomi yang carut marut.

Pengawasan yang dilakukan selama ini sangat lemah dan terkadang dianggap lebih berpihak kepada kepentingan perusahaan efek dan broker. Jika terjadi ‘penipuan’ dan ‘penggelapan’ uang nasabah, maka jangan diharap uang nasabah tersebut dapat kembali, sangat kecil sekali kemungkinannya. Kalaupun ada pelaku yang dihukum, jenis dan lamanya hukuman tidak signifikan untuk memberikan keadilan kepada ‘korban’ dan masyarakat yang mungkin sangat besar menerima imbas dari kejahatan tersebut. Contoh kasus: ada perusahaan yang merugikan para investor dan meraup ‘keuntungan’ lebih dari Rp 900 miliar, hanya dihukum bayar denda 50 miliar, apakah ini adil?. Oleh sebab itu, mengingat dampak luar biasa yang dapat ditimbulkan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka dari dulu saya telah mengusulkan BAPEPAM-LK harus di-REVOLUSI dan dijadikan badan yang independen, tidak hanya sekedar di-REFORMASI atau di-RESTRUKTURISASI. Usulan saya Badan pengawas ini nantinya diberikan kewenangan seperti KPK atau paling tidak kewenangan yang ada KPK untuk tingkat Penyelidikan dan Penyidikan, mengingat modus kejahatan di bidang pasar modal sangat canggih dan melibatkan jumlah uang yang sangat fantastis sehingga diperlukan juga cara-cara yang canggih dan bersifat extra ordinary.

STRUKTUR BAPEPAM-LEMBAGA KEUANGAN

Dasar hukum bentuk dan struktur BAPEPAM-LK diatur secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang selengkapnya berbunyi: “BAPEPAM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”. Sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud “Menteri” pada isi Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang tersebut ialah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Aturan a quo diperjelas dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang menyebutkan organisasi unit eselon I Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan unit eselon I Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK) digabungkan menjadi satu organisasi unit eselon I, yaitu menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Oleh sebab itu berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KMK 606/KMK.01./2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, BAPEPAM dan Lembaga Keuangan mempunyai tugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut BAPEPAM dan Lembaga Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Penyusunan peraturan di bidang pasar modal;

Penegakan peraturan di bidang pasar modal;

Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal;

Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik;

Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal;

Penyiapan perumusan kebijakan di bidang lembaga keuangan;

Pelaksanaan kebijakan di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perumusan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang lembaga keuangan;

Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan;
Pelaksanaan tata usaha Badan.

Sedangkan Organisasi BAPEPAM dan Lembaga Keuangan sendiri terdiri dari 1 Ketua Badan sebagai eselon I dan membawahi 12 unit eselon II (1 Sekretariat dan 11 Biro Teknis), dimana lingkup pembinaan dan pengawasan meliputi aspek pasar modal, dana pensiun, perasuransian, perbankan dan usaha jasa pembiayaan serta modal ventura. Penggabungan ini mencerminkan respon dan langkah awal Departemen Keuangan atas semakin terintegrasinya industri jasa keuangan.

DASAR HUKUM INDEPENDENSI BAPEPAM-LK

Ada beberapa landasan hukum yang mengatur mengenai independensi ini, yakni:

Amanat GBHN (1999-2004) Bab IV huruf b angka 8 : Mengembangkan Pasar Modal yang sehat, transparan, efisien, dan meningkatkan penerapan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan standar internasional yang diawasi oleh lembaga independen;

Penjelasan Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya, yaitu asuransi, dana pensiun, sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya, kedudukannya berada diluar kendali pemerintah serta berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang berbunyi: “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang”, ayat (2)-nya berbunyi: “Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010”.

Tanggung Jawab dan Struktur BAPEPAM-LK di bawah Menteri Keuangan dalam Hubungannya dengan Independensi BAPEPAM-LK

Secara struktural BAPEPAM-LK berada dibawah tanggung jawab Menteri Keuangan. Artinya dalam hal ini BAPEPAM-LK merupakan sebuah badan yang belum 100 % independen. Masih ada kemungkinan-kemungkinan intervensi yang dilakukan pemerintah melalui Menteri Keuangan. Padahal Independensi BAPEPAM-LK sangat diperlukan agar dalam memformulasikan kebijakannya BAPEPAM-LK dapat lebih fokus, obyektif, dan berorientasi kepada pengembangan industri dan perlindungan semua pihak yang beraktivitas di Pasar Modal. Independensi BAPEPAM-LK sangat diperlukan sebagai pijakan untuk menciptakan sekaligus menerapkan sistem pertanggungjawaban kelembagaan yang lebih efektif, akuntabel, dan transparan. Lebih jauh lagi, dengan tingkat independensi yang sesuai dengan standar internasional akan lebih mudah bagi BAPEPAM-LK untuk meningkatkan kredibilitasnya di mata pelaku bisnis baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai contoh, di bidang Pasar Modal, BAPEPAM-LK mengharuskan kalau ada transaksi yang bersifat benturan kepentingan tidak boleh dilakukan atau harus di-disclose, lalu nanti investor yang menentukan sikap. BAPEPAM-LK mengharuskan ketentuan seperti itu padahal BAPEPAM-LK sendiri tidak independen, itu artinya BAPEPAM-LK tidak konsisten. Ketidakkonsistenan suatu sistem atau lembaga di bidang Pasar Modal sangat mengadung resiko yang tinggi terhadap turunnya tingkat kepercayaan pelaku pasar.

Independensi dan Keanggotaan BAPEPAM-LK dalam International Organization Securities Commissions (IOSCO)

IOSCO sebagai organisasi otoritas pasar modal seluruh dunia telah menerbitkan IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation yang merupakan kerangka umum bagi pengaturan pasar modal. IOSCO Principles terdiri dari 30 (tiga puluh) prinsip yang bertujuan untuk melindungi para investor, menjamin terbentuknya pasar modal yang wajar, efisien dan transparan serta mengurangi resiko sistemik. BAPEPAM-LK sebagai otoritas pasar modal di Indonesia yang merupakan anggota IOSCO, pada bulan Oktober 2003 telah melaksanakan self assessment mengenai implementasi prinsip-prinsip IOSCO di Pasar Modal Indonesia sesuai dengan metodologi yang telah disediakan oleh IOSCO. Berdasarkan self assessment tersebut, secara umum BAPEPAM-LK telah dapat memenuhi sebagian besar isi dan ketentuan yang terdapat pada prinsip-prinsip tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip IOSCO antara lain mengenai independensi lembaga pengawas, kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di Pasar Modal. Kewenangan berbagi informasi non publik dan menjaga kerahasiaan informasi dengan otoritas lainnya, peningkatan kualitas keterbukaan emiten dan perusahaan publik, dan restrukturisasi lembaga bursa efek serta penyelarasan peraturan BAPEPAM-LK dengan aturan internasional lainnya. Salah satu prinsip IOSCO yang belum terpenuhi adalah independensi lembaga pengawas pasar modal. Lembaga pengawas sedapat mungkin harus bebas dari intervensi politik maupun industri dalam menjalankan fungsi dan perannya serta memiliki sumber pendanaan yang cukup, stabil dan mandiri. Berkaitan dengan prinsip independensi ini. Terdapat beberapa fakta yang tidak mendukung arah independensi BAPEPAM-LK, yaitu:

1. Organisasi BAPEPAM-LK yang secara struktural berada dibawah Departemen Keuangan;

2. Ketiadaan periode jabatan pasti Ketua BAPEPAM-LK; dan

3. Penyusunan anggaran BAPEPAM-LK yang harus melalui prosedur baku DepartemenKeuangan.

Perbandingan Konsep Independensi BAPEPAM-LK dengan Otoritas Jasa Keuangan serta Contoh Penerapan Indepedensi di Beberapa Negara

IOSCO sebagai organisasi lembaga pengawas Pasar Modal dunia yang berfungsi pula sebagai penyusun industri standar sekuritas internasional, menganggap pentingnya independensi guna mendukung tugas dan pelaksanaan tanggung jawab dari masing-masing lembaga pengawas Pasar Modal. IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulations mensyaratkan dengan tegas perlunya independensi lembaga pengawas Pasar Modal baik secara operasional maupun finansial. Independensi secara operasional tercermin dari pengaturan larangan mengenai intervensi beserta sanksi atas pelanggaran tersebut, penyempurnaan struktur tata kelola lembaga guna meningkatkan akuntabilitasnya, penyusunan kode etik pegawai, dan pengaturan dalam berkoordinasi dengan lembaga swasta maupun pemerintah. Tata kelola lembaga mencakup antara lain mengenai independensi dan persyaratan lain untuk menjadi pimpinan tertinggi lembaga pengawas beserta kepastian masa jabatannya. Selanjutnya yang dimaksud dengan indepensi secara finansial antara lain meliputi kewenangan untuk mengenakan biaya pada industri sekaligus menentukan penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan operasional terkait dengan pelaksanaan fungsi dan tanggung jawabnya. BAPEPAM-LK diharapkan dapat memenuhi konsep independensi ini. Nantinya BAPEPAM-LK berada di luar susunan administratif pemerintah, tetapi tetap bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam salah satu usulan perubahan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa BAPEPAM adalah lembaga independen yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bebas dari campur tangan pihak lain. Sebelumnya, pasal tersebut berbunyi BAPEPAM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pada pasal 2-nya disebutkan bahwa Menteri menetapkan kebijaksanaan umum di Pasar Modal, sementara dalam rancangan perubahan undang-undang, pasal ini diusulkan agar dihapuskan.

Rencana keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dilandasi oleh Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dilihat dari sudut bentuk pengaturannya yang berupa undang-undang maka berarti lembaga ini nantinya akan berada di luar administratif pemerintah. Dalam draft Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa tugas OJK adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia baik institusi maupun perorangan, memberikan perijinan, pengaturan informasi, pemeriksaan serta menginvestigasi pelanggaran kriminal dan non-kriminal yang dilakukan lembaga jasa keuangan. Disebutkan juga bahwa pendanaan OJK berasal dari industri jasa keuangan tersebut yang antara lain terdiri dari perbankan, asuransi, dana pensiun, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan. Pengelolaan OJK akan dipimpin Dewan Komisioner, yang terdiri dari maksimal tujuh anggota berpengalaman dan memiliki kemampuan di bidang jasa keuangan. Satu orang diantara Dewan Komisioner itu ditunjuk sebagai ketua, dan seorang lagi bertindak sebagai kepala eksekutif. Satu orang dari anggota dewan juga ditunjuk langsung oleh Gubernur Bank Indonesia dari salah seorang deputi gubernurnya, sementara anggota dewan lainnya diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR.

Konsep OJK dirancang untuk pelayanan satu atap bagi lembaga-lembaga keuangan keuangan perbankan dan bukan perbankan. Termasuk di dalam OJK adalah BAPEPAM-LK. Sehingga nantinya kedudukan BAPEPAM-LK dapat dikatakan sama dengan kedudukan BAPEPAM-LK yang sekarang. Konsep ini hanya sedikit memberi peluang kepada BAPEPAM-LK selaku otoritas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Bukan Perbankan untuk memiliki kekuatan dan kekuasaan guna mengembangkan industri Pasar Modal dan Keuangan Bukan Perbankan agar lebih maju, efisien dan wajar. Hal ini disebabkan, Konsep OJK menempatkan BAPEPAM-LK sebagai bagian dari suatu lembaga yang tetap berada di bawah pengawasan Dewan Komisioner yang dipimpin seorang ketua. Artinya BAPEPAM-LK menjadi salah satu unit/sub di struktur OJK. Sehingga Ketua BAPEPAM-LK tetap harus bertanggung jawab kepada Dewan Komisioner dan tidak memiliki keleluasan untuk mengambil keputusan.

Pasar Modal United States of America terdiri atas Dow Jones dan Nasdaq. Badan pengawas Pasar Modal Amerika Serikat (AS) dinamakan Securities and Exchange Commission (SEC). SEC bertugas mengatur dan mengawasi lalu lintas Pasar Modal. SEC juga berfungsi sebagai penyelidik terhadap para pelaku Pasar Modal dan sebagai pusat informasi yang dibutuhkan oleh para investor. SEC dibentuk setelah terjadinya jatuhnya pasar AS pada tahun 1929 yang merupakan kejatuhan perekonomian AS yang terbesar. Para investor mengalami kerugian yang besar. Bank-bank juga mengalami kerugian yang lebih besar karena harus membayar kepada para nasabah. Publik mempunyai pandangan bahwa pasar AS tidak dapat pulih kembali sehingga banyak para investor yang enggan masuk ke pasar AS. Berdasarkan dengar pendapat yang diadakan Kongres AS, maka dibentuk SEC berdasarkan peraturan Securities Act 1933 dan Securities Exchange Act of 1934 untuk mengawasi kegiatan permodalan industri-industri. SEC terdiri atas lima Komisaris yang ditunjuk oleh Presiden dan bertanggungjawab terhadap Kongres, empat divisi dan delapan belas kantor. SEC bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan AS lainnya seperti Menteri Keuangan, Ketua Federal Reserve dan Ketua Commodities Futures Trading Commission sebagai penasehat pasar keuangan Presiden.

Dasar Hukum dan Analisis Yuridis

Masalah independensi BAPEPAM-LK ini merupakan salah satu hal yang sedang dibahas dalam revisi Undang-Undang Pasar Modal. Aturan mengenai independensi BAPEPAM-LK ini dapat merujuk pada Undang-Undang Bank Indonesia yang mengatur independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan memperhatikan efisiensi biaya, waktu dan kemanfaatan.

Menurut bunyi dari Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka Bank Indonesia adalah Bank Sentral Indonesia sebagai lembaga negara berbentuk badan hukum yang bersifat independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan ini maka jika ditafsirkan a contrario ada kemungkinan ataupun dibuka celah untuk melakukan hal yang sama pada sektor keuangan lainnya yang bukan perbankan. Ini berarti BAPEPAM-LK dimungkinkan melakukan hal yang sama untuk menjadi lembaga independen yang struktur maupun kewenangannya dapat diselaraskan dengan berbagai aspek kepentingan yang menjadi maksud dan tujuan keberadaan BAPEPAM-LK.

Pengaruh Negatif BAPEPAM-LK Berada Di Bawah Departemen Keuangan:

BAPEPAM-LK tidak independen dalam pelaksanaan fungsi dan tanggungjawabnya dalam bidang pasar modal. Fakta: Sampai saat ini peraturan yang dikeluarkan BAPEPAM-LK tidak terlepas dari kebijakan Departemen Keuangan. Hal ini mempengaruhi kredibilitas BAPEPAM-LK di mata publik yang dipandang sebagai lembaga yang tidak secara utuh mengatur dan berwenang dalam bidang pasar modal. BAPEPAM-LK tidak dapat menggunakan wewenangnya secara utuh sebagai lembaga yang mengawasi pasar modal. Hal ini disebabkan dalam mengimplementasikan peraturan-peraturannya, BAPEPAM-LK harus mengacu pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Departemen Keuangan. Posisi BAPEPAM-LK yang berada di bawah Departemen Keuangan mengakibatkan BAPEPAM-LK tidak independen dalam menegakkan hukum secara konsisten, imparsial dan adil;

Posisi BAPEPAM-LK saat ini merupakan suatu bukti bahwa BAPEPAM-LK tertinggal dengan negara lain yang sudah lebih dulu melaksanakan otorisasi atau independensi lembaga pengawas jasa keuangan di negara mereka masing-masing. Fakta: Sampai saat ini, negara-negara yang telah membentuk dan menyelenggarakan lembaga jasa keuangan yang independen adalah Australia, Kanada, Inggris dan Korea.

Pengaruh Positif BAPEPAM-LK sebagai Lembaga Independen:

Dalam merancang kebijakannya, BAPEPAM-LK dapat lebih fokus dan objektif serta mempunyai fokus utama pada perkembangan industri dan memberi perlindungan bagi semua pihak yang berandil dalam pasar modal.

Dengan kedudukannya sebagai lembaga yang independen, BAPEPAM-LK dapat menyelenggarakan pengawasan secara independen atas lembaga-lembaga keuangan yang berada di bawahnya. Sebagai lembaga yang independen, selain dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan dibawahnya, BAPEPAM-LK juga dapat dan mempunyai wewenang untuk memberikan saran kepada manajemen dari lembaga-lembaga keuangan, serta memantau kondisi mikro dan makro yang dapat membawa pengaruh negatif pada lembaga keuangan tersebut. Hal ini tentunya dapat menghindari hal-hal yang dapat mempengaruhi keadaan pasar ke arah yang lebih buruk (antara lain harga saham yang sangat terpengaruh terhadap keadaan politik dan ekonomi di suatu negara). Sebagai lembaga yang independen, BAPEPAM-LK diharapkan dapat menghindari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah (dalam hal ini Menteri Keuangan) atau sebagai regulator yang bertujuan bagi kejahatan keuangan.

BAPEPAM-LK dapat lebih efektif dalam perancangan, pembentukan serta pelaksanaan peraturannya di bidang pasar modal, karena dalam kegiatan operasionalnya memiliki wewenang untuk mengeluarkan pengaturan mengenai pelarangan intervensi dari pihak lain (termasuk pemerintah) serta sanksi-sanksi atas pelanggaran itu. Dikatakan efektif karena antara lembaga yang membuatnya dengan lembaga yang dituju atas peraturan ini memiliki garis lurus kebawah langsung (tidak perlu lagi melalui peraturan yang ditetapkan oleh Departemen Keuangan).

Untuk menyempurnakan fungsinya, BAPEPAM-LK berwenang untuk menyempurnakan serta mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan standar internasional. Sehingga pasar modal Indonesia dapat dipersamakan dengan pasar modal di negara lain (yang lebih maju).

Fokus utama BAPEPAM-LK dalam melakukan pengawasan di bidang ekonomi makro, akan membawa pengaruh yang dominan dalam memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik. Fakta : BAPEPAM-LK harus memfokuskan perhatiannya antara lain pada bank, perusahaan perasuransian, perusahaan-perusahaan di bidang pasar odal, dana pensiun, modal ventura dan perusahaan pembiayaan;

Kondisi Ideal Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di Indonesia

Perekonomian di Indonesia dikatakan saat ini sedang dalam masa perkembangan. Bisa saja perkembangan tersebut cenderung ke arah yang lebih baik, dengan meningkatnya perekonomian yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia secara adil dan merata atau justru perkembangan kearah yang lebih buruk, seperti fase yang dihadapi di saat ini. ketika angka perekonomian dikatakan cukup menggembirakan, tetapi angka pengangguran justru makin bertambah. Karena potensi sumber daya alam Indonesia lebih besar ketimbang potensi sumber daya manusianya sendiri. Pasar modal merupakan sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal yang memiliki peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Sehingga kedudukan Pasar Modal dianggap penting dalam suatu Negara. Dalam perkembangannya, kegiatan pembinaan dan pengawasan di bidang Pasar Modal dan lembaga keuangan menuntut perhatian yang tinggi terutama terkait dengan peran strategis Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam perekonomian nasional serta kerja sama internasional. Dengan situasi perekonomian yang belum dinyatakan stabil, karena masih rentan terhadap pergerakan ataupun hal-hal yang terjadi di dalam negeri. Terutama faktor politik yang paling mempengaruhi situasi pasar modal nasional saat ini. kebanyakan pihak penanam modal masih melihat perkembangan politik Indonesia pasca Reformasi 1998. Walaupun Indonesia termasuk ke dalam negara yang terkena krisis moneter yang melanda Asia, tetapi perbaikan terhadap krisis tersebut di nilai lamban dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Dalam satu dekade terakhir terdapat perkembangan infrastruktur yang cukup besar dalam industri Pasar Modal global terutama pada industri pengawasan Pasar Modal terutama industri pengawas Pasar Modal, lembaga bursa dan perusahaan efek. Secara garis besar institusi pengawas Pasar Modal mengalami perkembangan yang signifikan. Jika sebelumnya pengawasan Pasar Modal dilakukan oleh institusi khusus pengawas Pasar Modal, saat ini pengawasan dilakukan oleh suatu institusi pengawasan terpadu yang mengawasi seluruh kegiatan sektor keuangan. Institusi pengawasan terpadu ini dibentuk dengan maksud untuk menciptakan lembaga pengawasan yang terintegrasi bagi Pasar Modal, Perbankan, Dana Pensiun, Asuransi, serta Lembaga Keuangan lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen, transparansi, standar praktek bisnis keuangan dan mengurangi kejahatan di bidang keuangan. Sebagai contoh beberapa negara yang telah menerapkan pengawasan terpadu tersebut adalah The Financial Services Agency (FSA) di Jepang, The Financial Authority (FSA) di Inggris, Financial Supervisory Services (FSS) di Korea dan The Monetary Authority of Singapore (MAS) di Singapura.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam ANALISIS HUKUM sebelumnya, maka hendaknya BAPEPAM-LK dapat menjadi lembaga independen yang mengacu pada prinsip-prinsip IOSCO dengan memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat.

REKOMENDASI

Mempercepat proses revisi Undang-Undang Pasar Modal menjadi sebuah Undang-Undang jauh lebih efektif dipandang dari segi biaya dan waktu yang diperlukan dibandingkan menunggu proses pembentukan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga sebagai landasan hukum Independensi BAPEPAM-LK, sebaiknya BAPEPAM-LK mendesak Presiden dan DPR agar segera menyelesaikan proses Amandemen Undang-Undang Pasar Modal. Hal ini penting mengingat pentingnya waktu dan kepastian hukum di bidang sektor keuangan;

Bentuk ataupun format yang sesuai dengan iklim perekonomian dan sistem hukum tata negara kita adalah BAPEPAM-LK menjadi lembaga independen sesuai prinsip-prinsip IOSCO yang bertanggung jawab kepada Presiden tetapi tidak dilibatkan dalam rapat-rapat kabinet, kecuali suatu hal yang sifatnya sangat penting dan mendesak. BAPEPAM-LK hendaknya bukan bagian dari Pemerintah tetapi menjalankan tugas pemerintahan. Dengan kata lain, sebaiknya BAPEPAM-LK berdiri sendiri dan terlepas atau tidak digabungkan dengan lembaga Otoritas Jasa Keuangan.

BAPEPAM –LK diberikan mandat yang bersifat powerfull untuk menghadapi kejahatan dan pelanggaran di pasar modal atau tawaran minimun kewenangan sama yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi pada tingkatan Penyelidikan dan Penyidikan.

WELCOME 2009: BEKERJA BUAT KEPENTINGAN HUKUM DAN HAM (ASA DAN MIMPI UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT)

2009-01-02T22:01:00.005+07:00

Sekitar pukul 19.00 wwib pada tanggal 31 Desember 2008, diatas tempat tidur saya mulai memikirkan kalimat apa yang baik untuk dikirimkan melalui SMS ke teman-teman dan kolega dalam rangka menyambut tahun baru Hijriyah 1430 dan Masehi 2009. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil sebuah tema di tahun baru kali, sebuah tema yg mengandung pesan moral dan doa konkrit untuk mensikapi kondisi bangsa dan negara ini yang mulai tertimpa persoalan-persoalan yang sangat serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun agak berbeda dengan kelajiman kalimat-kalimat dari isi SMS yang biasa dikirimkan teman-teman, saya tetap yakin cara dan tema yang diambil akan bermakna. Apa isi SMS tersebut? Silahkan dibaca dibawah ini:
“My Friends… Happy New Year 2009, semoga tahun ini ada pertumbuhan ekonomi, tdk terjadi krisis politik before and after Pemilu, sembako dpt dibeli, gas dan BBM tersedia, PHK besar2an tdk terjadi, korupsi diberantas tanpa pilih orang, migas dan tambang digunakan sebesar2nya utk kesejahteraan rakyat, hutan direboisasi dan jgn digunduli lagi, struktur dan infrastruktur transportasi diperbaiki dan ditingkatkan, petani dilindungi, biaya pendidikan murah dan berkualitas..pelayanan kesehatan yg baik..penegakan HUKUM dan perlindungan HAM tdk hanya menjadi lips service dan membangun citra semata..and many more buat kesejahteraan kita bersama..salam hormat : Husendro (www.husendro.blogspot.com)”
Ketika membaca isi SMS ini saya tertawa-tawa sendiri..hahaha…gila pikir saya..apalagi setelah mengetahui bahwa ternyata SMS ini terdiri dari 7 parts (atau 7 sms normal) dan harus dikirimkan ke lebih dari 500 orang teman dan kolega..saya bisa bayangkan teman dan kolega bakalan ngedumel membaca isi SMS tahun baru yang panjang dan kayak pidato politik para Caleg..hahah..sebelum dimarahi..saya langsung berdoa kepada Tuhan semoga hati teman-teman dibukakan agar ga ngedumel..hahaha..peace my Friends…berikut ada beberapa SMS balasan yang cukup menarik untuk saya bagi kepada teman-teman untuk dijadikan renungan dan kajian khususnya buat saya sendiri dan teman-teman pada umumnya:
1. “Terimakasih…temanku/saudaraku Husendro…memang banyak hal yg telah kt nikmati tahun yg lalu, bukan krn kehebatan kt…namun oleh keberuntungan kt dari ALLAH MAHA PENGASIH. Selamat Tahun Baru 2009 dan semoga kt berhasil menggapai masa depan yg lebih baik, salam buat keluarga ya…tks again. Robert Anton&Kel” (Sekjend Partai Buruh);
2. “Thanks ya.. Happy New Year..wishing you the very best of life in years to come.. Maman Budiman (Vice President External dan Relations ExxonMobil Indonesia…my mentor since 2002..thanks for diskusinya dan sharing information Pak..and tetap sabar ya..yg penting Pak Maman sudah berbuat dan berniat yg terbaik buat negara ini…);
3. “Happy new year!!! Happy happy happy for u n fam, new new new hope n spirit, and better better better achievement n fortune along the year 2009. GBU. Hardianto Atmadja (Komisaris Garudafood and Managing Director PT Sinar Niaga Sejahtera…thanks for u support since 2003..mksih juga utk traktirin makan malamnya..sering2 aja pak..hehe)
4. “Thanks a lot. Hope the same thing. All the best. MM Billah” (Mantan Komisioner Komnas HAM..my teacher..and sometime become my ‘rival’..hehe..peace Mas);
5. “Bos hendro, selamat taun br, moga kondisi thn 2009 lbh kondusif..salam buat keluarga. Danang” (My Friend di Teknik Metalurgi UI…bekerja di perusahaan pertambangan);
6. “Amieen, I hope so=p.Risa” (Mahasiswi FKM UI yang mengkonsultasikan kasus yang dialaminya kepada saya..mudah2an cepat selesai ya..);
7. “Met tahun baru juga. Smg kesuksesan dan kebaikan menyertai kita. Rosy” (my Friend di Komnas HAM..skrng pindah ke instansi lain..saya memahami alasannya..semoga sukses di tempat baru);
8. “Amin semuanya Mas Endro, dengan syarat semua berpikir, berasa & bekerja keras utk semua. Jangan apa maunya dewe2. Semua perlu tahu, mengerti, menghayati & mengamalkan: Perhiasan terindah adalah KERENDAHAN HATI…Kasih yg teruji adalah KESETIAAN..Kekayaan yg terbesar adalah KEJUJURAN..Senjata terkuat adalah KESABARAN…Pengaman terpenting adalah IMAN..Obat termanjur adalah DOA..HAPPY NEW YEAR 2009 too. Supardi” (Pensiunan Mayjen Polisi..tegas dan punya hati nurani..klo jalan ama Pak Pardi ‘enak’..heheh);
9. “Buset dah, mulia bgtz wishes loe Ndro. Amin. Wish u n your family all the best jg ya! GOD BLESS. Vero” (my Friend di FHUI..imut dan lucu..heheh.peace Vero);
10. “Wah pesan moralnya baru baca,semalam seperti biasa jam 21 udah tidur, tadi pulang dari masjid jalan2 pagi. Sepakat, tapi selagi sifat munafik n tamak para pemimpin negeri tak juga berubah dan kita pun ga semangat melakukan nahi munkar, maka semua harapan itu Cuma mimpi.Smoga tidak mengundang azab yg massif. Syafruddin Ngulma Simeulue” (Komisioner Komnas HAM..Bang Syaf..tetap semangat..hehe);
11. “Happy New Year Hijriah too (sy tdk new year masehi). Harsanto (Dosen Hukum Lingkungan saya..no coment..teman saya Irsyad yg berhak coment..peace..);
12. “Tq. jgn lupa “et post malam segetem, serendum est”-stlh panen zg gagal pun,kt tetap hrs menabur benih. Adi PS Widyarto (Wartawan Senior Kompas..pa khabar Mas?)
13. “2008 ditutup dg kmatian hukum Indonesia.Namun mari tetap bjuang demi sesama manusia. Met thn baru. Rima PS (my Friend di Komnas HAM..tetap optimis ya..)
14. “Happy New Year! May 2009 filled with joy… and Better leader 4 better government!:).Marischka.prudence (Anchor di MetroTV NEWS..good jobs Neng..)
15. “sama2 bung, selamat tahun baru. Ifdhal Kasim (Ketua Komnas HAM..)
16. “Harapan tsb akan terkabul bila dlm Pemilu ’09 rakyat Indonesia TIDAK memilih elit yg incumbent. Jika tdk ada perubahan radikal, mk bangsa ini akan tambah terpuruk. Chudry Sitompul (Ketua Jurusan PK 3 FHUI.. .Bang Ucok, I choice u lah..hehe)
17. “buset ente jd caleg panjang bener doanya anyway met tahun baru juga ya. May all our wishes come true have a superb 2009. Farida (my Friend di FHUI..ibu yg satu ini tetap usaha kuliah walaupun sedang hamil..salut..)
18. “Hidup GERINDRA..jd caleg bos?. Ari metal (adik kelas di Metalurgi..no coment Ry..heheh)
19. etc..(maaf tdk dimuat seluruhnya..kayak acara talkshow aja..heheh)

Sebenarnya SMS ini lebih kepada doa dan harapan saya dan mungkin juga masyarakat yang sepakat dengan isi SMS ini. Doa dan harapan ini berawal dari kekhawatiran mengingat krisis ekonomi global yang sedang melanda seluruh dunia dan mulai dirasakan pengaruhnya di tanah air kita,apalagi ditambah tahun 2009 ini adalah tahun politik yang rawan akan konflik dan kekerasan jika demokrasi mulai diinjak-injak. Namun yang namanya doa akan tetap menjadi doa jika kita sendiri, tidak mengwujudkan. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk berkerja keras untuk mengwujudkan doa dan harapan itu..amiin..dan buat saya pribadi tahun 2009 akan dijadikan tahun BEKERJA BUAT KEPENTINGAN HUKUM DAN HAM dengan ASA DAN MIMPI UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT.
Sebagai catatan ada beberapa sektor kehidupan yang menjadi sorotan saya di tahun 2009 dan tahun-tahun mendatang juga, yakni:
• Sembilan Bahan Pokok
• Demokrasi
• Sistem Ekonomi
• Investasi, Keuangan dan Perbankan
• Kebijakan Luar Negeri
• Kemiskinan
• Kesehatan
• Lingkungan
• Maritim
• Minyak dan Gas
• Pertambangan
• Pertanahan
• Persediaan Air Bersih
• Pendidikan
• Perburuhan
• Listrik
• Perburuhan
• Pertanian
• Perumahan
• Transportasi
• Perempuan
• Perlindungan Anak
• Pemberantasan Korupsi
• Penegakan Hukum
• Pemajuan dan Perlindungan HAM
jika semua sektor direncanakan dan diterapkan dengan baik, maka suatu saat nanti Indonesia akan menjadi negara yang sejahtera (wellfare staats)…amiin…and to all of my friends..selamat berkerja kembali ya..peace..damai dihati, damai di bumi, dan damai juga di surga 

OMBUDSMAN untuk REFORMASI BIROKRASI

2008-12-30T10:07:00.000+07:00

OMBUDSMAN:

REFORMASI BIROKRASI UNTUK

KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA

(BERDASARKAN UU NOMOR 37 TAHUN 2008

TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA)

oleh: HUSENDRO, S.H.

(Disampaikan dalam Focus Groups Discussion Membedah UU Ombudsman Republik Indonesia dalam Rangka Reformasi Birokrasi,

Hotel Harris-Jakarta, 19 Desember 2008)

PENDAHULUAN

Pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuhkembangkan dan diaplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan dalam rangka memenuhi tuntutan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat agar terwujud aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yaitu kehidupan yang didasarkan pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang demokratis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, menciptakan keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek Mal administrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan dan penegakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance principle). Untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya meningkatkan pelayanan publik dan penegakan hukum diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas penyelenggara negara dan pemerintahan. Oleh sebab itu keberadaan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombusdman Republik Indonesia yang disahkan pada tanggal 7 Oktober 2008, diharapkan dapat menjadi salah satu dasar hukum yang baik untuk Reformasi Birokrasi di Indonesia.

MAL ADMINISTRASI

Mal administrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. (Pasal 1 angka 3 UU Ombudsman).

Unsur-unsur dari pemenuhan terjadinya Mal Administrasi adalah sebagai berikut:

Perilaku atau perbuatan melawan hukum;
Yang melampaui wewenang, atau menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, atau termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
Dilakukan penyelenggara negara dan pemerintahan;
Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

PENYELENGGARA NEGARA dan PEMERINTAHAN

Penyelenggara negara dan pemerintahan adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk yang diselenggarakan oleh:

Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah,
Badan Hukum Milik Negara,
Badan swasta yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Mengingat selama ini adanya beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat dan atau institusi yang menggunakan nama “Ombudsman”, maka nama “Ombudsman” yang telah digunakan sebagai nama oleh institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang bukan merupakan lembaga Ombudsman yang melaksanakan fungsi dan tugas berdasarkan Undang-Undang Ombudsman harus diganti dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini. Jika Institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut, dianggap menggunakan nama “Ombudsman” secara tidak sah.

Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman memiliki kewenangan sebagai berikut:

Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan;
Meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor;
Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan;
Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
Membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi;
Menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
Menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah Maladministrasi.

Dalam melaksanakan kewenangannya, Ombudsman dilarang mencampuri kebebasan hakim dalam memberikan putusan.

IMMUNITAS

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka pengadilan.

MEKANISME PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PELAPORAN TERJADINYA MAL ADMINISTRASI

PELAPOR, LAPORAN dan TERLAPOR

Setiap warga negara Indonesia atau penduduk yang telah menjadi korban Mal administrasi penyelenggara negara dan pemerintahan berhak memberikan pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan tanpa dipungut biaya atau imbalan dalam bentuk apapun. Laporan yang disampaikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

memuat nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, dan alamat lengkap Pelapor;

b.memuat uraian peristiwa, tindakan, atau keputusan yang dilaporkan secara rinci; dan;

c. sudah menyampaikan Laporan secara langsung kepada pihak Terlapor atau atasannya, tetapi Laporan tersebut tidak mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya.Yang dimaksud dengan “sebagaimana mestinya” adalah pihak Terlapor memperlambat penyelesaian, tidak dilakukan penyelesaian menurut prosedur internal di instansi Terlapor, tanggapan atau tindak lanjut belum menyelesaikan Mal administrasi yang terjadi atau sama sekali tidak memperoleh tanggapan.

DALUWARSA

Peristiwa, tindakan atau keputusan yang dikeluhkan atau dilaporkan sebagaimana dimaksud diatas belum lewat 2 (dua) tahun sejak peristiwa, tindakan, atau keputusan yang bersangkutan terjadi.

PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF DAN SUBSTANSIF

Dalam melakukan pemeriksaan administratif Ombudsman memeriksa Laporan yang dilaporkan Pelapor. Dalam hal Laporan tersebut terdapat kekurangan, Ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor untuk melengkapi Laporan. Pelapor dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Pelapor menerima pemberitahuan dari Ombudsman harus melengkapi berkas Laporan. Dalam hal Laporan tidak dilengkapi dalam waktu yang ditentukan, Pelapor dianggap mencabut Laporannya. Setelah dilakukan pemeriksaan administratif dan dinyatakan lengkap, maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan substantif pokok aduan yang dilaporkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan substantif, Ombudsman dapat menetapkan bahwa Ombudsman: a. tidak berwenang melanjutkan pemeriksaan; atau b. berwenang melanjutkan pemeriksaan.

Dalam memeriksa Laporan, Ombudsman wajib berpedoman pada prinsip independen, non-diskriminasi, tidak memihak, dan tidak memungut biaya serta wajib mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat para pihak serta mempermudah Pelapor dalam menyampaikan penjelasannya.

Ombudsman Tidak Berwenang Melanjutkan Pemeriksaan:

Ombudsman memberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua Ombudsman. Pemberitahuan dimaksud dapat memuat saran kepada Pelapor untuk menyampaikan Laporannya kepada instansi lain yang berwenang.

Ombudsman Berwenang Melanjutkan Pemeriksaan:

Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dapat:

memanggil secara tertulis Terlapor, saksi, ahli, dan/atau penerjemah untuk dimintai keterangan;
meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor; dan/atau
melakukan pemeriksaan lapangan;
melihat dokumen asli dan meminta salinan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan.

Sub Poena Power

Jika Terlapor dan saksi telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghadirkan yang bersangkutan secara paksa.

Inspeksi Mendadak (SIDAK)

Dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk kepentingan pemeriksaan substantif, Ombudsman dapat melakukan pemeriksaan ke objek pelayanan publik tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pejabat atau instansi yang dilaporkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan, ketertiban, dan kesusilaan.

HASIL PEMERIKSAAN: MENOLAK atau MENERIMA LAPORAN dan MEMBERIKAN REKOMENDASI

Ombudsman menolak Laporan dalam hal:

Pelapor belum pernah menyampaikan keberatan tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis kepada pihak yang dilaporkan;
Substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan Mal administrasi dalam proses pemeriksaan di pengadilan;
Laporan tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh instansi yang dilaporkan dan menurut Ombudsman proses penyelesaiannya masih dalam tenggang waktu yang patut;
Pelapor telah memperoleh penyelesaian dari instansi yang dilaporkan;
Substansi yang dilaporkan ternyata bukan wewenang Ombudsman;
Substansi yang dilaporkan telah diselesaikan dengan cara mediasi dan konsiliasi oleh Ombudsman berdasarkan kesepakatan para pihak; atau
Tidak ditemukan terjadinya Mal administrasi.

Penolakan dimaksud diberitahukan secara tertulis kepada Pelapor dan Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hasil pemeriksaan ditandatangani oleh Ketua Ombudsman.

Ombudsman menerima Laporan dan memberikan Rekomendasi dalam hal ditemukan Mal administrasi. Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.

Rekomendasi memuat sekurang-kurangnya:

uraian tentang Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;
uraian tentang hasil pemeriksaan;
bentuk Mal administrasi yang telah terjadi; dan
kesimpulan dan pendapat Ombudsman mengenai hal-hal yang perlu dilaksanakan Terlapor dan atasan Terlapor.

Rekomendasi tersebut disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, dan atasan Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Ombudsman.

KEWAJIBAN MELAKSANAKAN REKOMENDASI OMBUDSMAN

Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman. Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi. Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi. Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman. Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.

SANKSI ADMINISTRASI

Terlapor dan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan Rekomendasi Ombusdman dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SANKSI PIDANA

Setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 28

(1) Dalam hal Ombudsman berwenang melanjutkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 ayat (2) huruf b, Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dapat:

memanggil secara tertulis Terlapor, saksi, ahli, dan/atau penerjemah untuk dimintai keterangan;
meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor; dan/atau
melakukan pemeriksaan lapangan.

(2) Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melihat dokumen asli dan meminta salinan dokumen yang berkaitan dengan pemeriksaan.

CONFLICT of INTEREST

Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman dilarang turut serta memeriksa suatu Laporan atau informasi yang mengandung atau dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan dirinya.

TUJUAN OMBUDSMAN

1.mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;

2.mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;

3.meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;

4.membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktekpraktek Mal administrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme;

5.meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

MANFAAT UU OMBUDSMAN

· Bagi advokat keberadaan UU ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan/pembelan kliennya terutama untuk memperoleh dokumen-dokumen hukum secara sah baik di tingkat kepolisian maupun kejaksaan, seperti SP2HP, dll.

· Bagi perusahaan dapat dijadikan landasan hukum dalam melakukan pengurusan perijinan usaha yang sah dan tepat waktu;

· Bagi masyarakat dapat dijadikan landasan untuk mengawasi dan mengadukan layanan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti pengurusan dokumen KTP, Akte Kelahiran, dll.

· Bagi pemerintah dan penyelenggara negara lainnya dapat memanfaatkan rekomendasi Ombudsman untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan pemerintahan.

· dan lain-lain.

Bagian terpenting dari proses Reformasi Birokrasi adalah kemauan dan keberanian masyarakat untuk melaporkan semua penyimpangan dan atau Mal Administrasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintahan ke Ombudsman Republik Indonesia maupun instansi penegak hukum lainnya.

Alamat OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Ombudsman Republik Indonesia
Jl. Adityawaman No. 43 Kebayoran baru, Jakarta 12610
Telp : +62 21 7258574-77
Fax : +62 21 7258579

www.ombudsman.go.id

Kantor Perwakilan:

Perwakilan Wilayah D.I. Yogyakarta dan Jawa Tengah
Jl. Wolter Monginsidi No. 20 Karangwaru, Tegalrejo, Yogyakarta
Telp : +62 0274 565314
Fax : +62 0274 565314

Perwakilan Wilayah NTT dan NTB
Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 1 Kel. Oebufu, Kec. Oebobo, Kupang, NTT
Telp : +62 0380 839325
Fax : +62 0380 839325

Perwakilan Wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo
Jl. Babe Palar No. 57 Tanjung Batu, Manado, Sulawesi Utara
Telp : +62 0431 855966
Fax : +62 0431 855966

Perwakilan Wilayah Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam
Jl. Mojopahit No. 2 Medan, Sumatera Utara 20153
Telp : +62 061 4565129

Fax : +62 061 4565129

Terima kasih- Copyrights @ Husendro

TERMINOLOGI in INTERNATIONAL BUSSINESS LAW

2008-12-24T10:55:00.000+07:00

Base on request of some friends lawyer and also students law related to global economy crisis, then following I write down some terms in International Bussiness Law:

Anstalt
An Anstalt is a Liechtenstein limited company which is often used when the capital structure is complex and the business purpose is international trade.

Articles of Association
Are the regulations for governing the rights and duties of the members of the company among themselves. Articles deal with internal matters such as general meetings, appointment of directors, issue and transfer of shares, dividends, accounts and audits.

Asset Protection Trust
A trust established offshore to protect settlors' assets against those who may attempt to make claims against them - creditors, former spouses and dependants on death.

Authorised Agent
A bank or trust company authorised by regulatory authorities to deal in foreign currency securities.

Back to back loan
A loan structure when 'A' deposits a sum of money with a bank in country 'X' on condition that a related branch, agency or bank located in country 'Y' will lend an equivalent sum to 'A' or a designee in country 'Y'.

Bare Trusts
Also known as dry, formal, naked, passive or simple trusts. These are trusts where the trustees have no duties to perform other than to convey the trust property to the beneficiary(s) when called upon to do so.

Bearer Share Certificate
A negotiable share certificated filled out in the name of the 'bearer' and not to a particular person or organisation.

Bearer Stocks/Shares
Securities for which no register of ownership is kept by the company. A bearer certificate has an intrinsic value. Dividends are not received automatically from the company but must be claimed by removing and returning 'coupons' attached to the certificate.

Beneficial Owner
The actual or economic owner of an offshore company as distinct to the registered or nominal owner.

Beneficiary
A beneficiary is a person for whose benefit the Trust is created. They may be named and identified in the Trust Instrument or described by reference to a class of beneficiaries, or in the case of discretionary trusts left to the Trustee's discretion.

Blue Chip
The most prestigious industrial shares. An American term derived from the colour of the highest value poker chip.

Bonus Issue
See Capitalisation Issue

Broker/Dealer
A London Stock Exchange member firm which provides advice and dealing services to the public and which can deal on its own account.

Call
The amount due to be paid to a company by the purchase of new or partly paid shares.

Call Account
A deposit account with a financial institution without a fixed maturity date. The deposit can be 'called' (withdrawn) at any time. Call account deposits are usually one to seven day placements, however, two parties can agree on different maturities.

Call Option
The right to buy stock or shares at an agreed price at a future date.

Capital Controls
Government restrictions on the acquisition of foreign assets or foreign liabilities by domestic citizens, or the acquisition of domestic assets or domestic liabilities by foreigners.

Capitalisation Issue
The process whereby money from a company's reserves is converted into issued capital and then distributed to shareholders as new shares, in proportion to their original holdings, also known as bonus or scrip issue.

Captive Insurance Company
A wholly owned or controlled subsidiary company established by a non-insurance parent for participation in the insurance risks of the parent and its other affiliates or associates.

Certificate of Incorporation
Proof of registration of a company with the Registry.

Company Limited by Guarantee
An incorporated entity without share capital.

Company Secretary
Officer of a company, statutory in most common law jurisdictions. The person or corporation responsible for acceptance of legal service and for complying with various statutory filing requirements.

Consideration
The money value of a transaction (number of shares multiplied by the price) before adding commission, stamp duty.

Copyright
The recognition by an appropriate governmental agency of the ownership of something, usually intellectual property. Designs, art, programs, literary works, music, logos, etc can be all copyrighted. Anyone wishing to use the intellectual property in any way will have to pay a fee to the copyright owner.

Corporate Director
Corporate entity appointed as director of a company. This means that a company is the director of the other company in question.

Credit Risk
The risk that a counter-party to a transaction will fail to perform according to the terms and conditions of the contract, thus causing the holder of the claim to suffer a loss.

Debenture
A loan raised by a company paying a fixed rate of interest and secured on the assets of the company.

Director
Person who conducts the affairs of a company and who may in certain circumstances be liable towards creditors and shareholders in case of failure.

Discretionary Trust
The form of trust which is usually established offshore. The 'discretions' are vested in the trustee who can usually decide which of the beneficiaries is to benefit, when and to what extent. Discretions are exercised under advice of, or suggestions from, the settlor/protector.

Dividend
That part of a company's post-tax profits distributed to shareholders, usually expressed in pence per share.

Domicile
Under English common law, domicile is the place of your permanent home and the means by which you are connected with a certain system of law for certain legal purposes such as marriage, divorce, succession of estate and taxation.

ECU
European Currency Unit

EMU
European Monetary Unit

Equity
The risk-sharing part of a company's capital, usually referred to as ordinary shares.

ESOP
Employee Share Option Plans can either be approved or unapproved for taxation purposes. A typical plan for a multi-national company may well be set up in an offshore centre and therefore be unapproved by any particular onshore taxation authority.

For example, a multi-national corporation with employees in, say 20-30 countries may well decide to set up an unapproved scheme offshore. However, in certain circumstances, case law can provide that contributions to the scheme, which are utilised to buy shares in the sponsored equity company, may be tax deductible expenses in the books of that company.

Eurobond
A bond issued in a currency of that other than that of the country or market in which it is issued. Interest is paid without the deduction of tax.

Exchange Control or Restrictions
Limits on free dealings in foreign exchange or on free transfers of funds into other currencies and other countries.

Expatriation
The removal of ones legal residence or citizenship from one country to another in anticipation of future restrictions on capital movements or to avoid estate taxes.

Fiduciary
A Fiduciary is someone who acts on behalf of another in a particular matter or transaction. A Fiduciary has power that is capable of being used to affect his Principal and who must exercise that power solely in the best interests of his Principal.

Fiduciary Account
An amount typically deposited with a Swiss Bank which will redeposit the sum with a third party bank outside Switzerland in its own name (to overcome Swiss withholding tax on interest).

Fixed Interest
Loans issued by a company, the government (gilts or gilt-edged), or local authority, where the amount of interest to be paid each year is set on issue. Usually the date of repayment is also included in the title.

Flight Capital
The movement of large sums of money from our country to another to escape political or economic turmoil, aggressive taxation or to seek higher rates of interest.

Foreign Currency Account
An account maintained in a foreign bank in the currency of the country in which the bank is located. Foreign currency accounts are also maintained for depositors by banks in the US. Such accounts usually represent that portion of the carrying bank's foreign currency account that exceeds its contractual requirements.

Gearing
A company's debts expressed as a percentage of its equity capital. High gearing means that debts are high in relation to assets.

GMBH (Ger, Gesellschaft mit Beschrankter Haftung)
In Germany, Switzerland and Austria, a limited liability company in which the liability of the members is limited to amounts agreed contributions, or as stipulated in the Articles of Association.

Grantor Trust
Under US tax law, income of the trust is taxed as the income of the grantor.

Hedge Funds
Speculative funds managing investments for private investors (in the US, such funds are unregulated if the number of investors does not exceed one hundred).

Hot Money
1 Large quantities of money that move quickly in international currency exchanges due to speculative activity.

2 Foreign funds temporarily transferred to a financial centre and subject to withdrawal at any moment.

Hybrid Companies
A hybrid company is a company having various classes of membership which typically can comprise registered stock, guaranteed membership and unlimited membership. The guarantor member being liable to contribute to the company a stated sum in the event of insolvency or liquidations, whilst an unlimited member, as the name implies, has no limit on his liability relating to the debts of the company in the event of an insolvency.

Insider Dealing
A criminal offence involving the purchase or sale of shares by someone who possesses 'inside' information about a company's performance and prospects which is not yet available to the market as a whole, and which if available might affect the share price.

International Business Company (IBC)
A term used to define a variety of offshore corporate structures. Common to all IBCs are its dedication to business use outside the incorporating jurisdiction, rapid formation, secrecy, broad powers, low cost, low to zero taxation and minimal filing and reporting requirements. An increasing number of offshore jurisdictions are permitting the use of bearer shares, nominee shareholders, directors and officers.

Laundering
Laundering is the process of cleaning illicitly gained money so that it appears to either have come from or to be going to a legitimate source.

Letter of Wishes/Memorandum of Wishes
A document prepared by the settlor of grantor of a trust providing guidance on how trustees should exercise their discretions.

License
Here you sell a person or company the right to use either a copyright or patent for a specific length of time, or in a restricted area.

Limited Partnership
A limited partnership is a partnership with at least one general partner who is fully liable for the engagements of the partnership, whilst the limited partners are only liable to the extent of their unpaid partnership capital. Limited partners may not be involved in the management of the partnership without jeopardising their limited status.

Limited Liability Partnership
A limited liability partnership is a vehicle intended for professional firms in which all partners may be involved in management but the partnership as a whole has a stated paid up capital, against which creditors may mount an action. It should be noted that in a limited liability partnership there is no limit in respect of claims of negligence against individual partnership members but the claim against the whole partnership would ipso facto be of a defined maximum amount.

Limited Liability Limited Partnership
This is a limited partnership which has been re-registered as a limited liability partnership. A limited liability limited partnership designation however indicates to third parties that the partnership commenced its activities as a limited partnership before converting to a limited liability partnership.

Managed Bank
An offshore bank also known as a Class "B" or cubicle bank. The managed bank is not required to maintain a physical presence in the licensing jurisdiction. Its presence in the licensing jurisdiction is passive with nominee directors and officers provided by a managing trust company with a physical presence. The managed bank is not permitted to transact business within the licensing jurisdiction but may maintain its books, records, etc there to assure secrecy of operations.

Memorandum of Association
The charter of a company which indicates nationality, the nature of its business and the share capital it is authorised to issue. It is a statutory document which effectively governs the company's relations with the outside world.

Naamloze Vennootschap (NV)
In Dutch Company Law, the NV is the form of incorporation favoured by larger companies. It can be compared to the American corporation.

Nominee
Company or private individual used to act as owner or director of a company on behalf of another party. This is who you say owns or runs the company.

Nominee Company
A company formed for the express purpose of holding securities and other assets in its name or to provide nominee directors and/or officers on behalf of clients of its parent bank or trust company.

Nominee Director
A director whose function is passive in nature. The director receives a fee for lending his or her name to the organisation. Nominee directors are subject to director responsibilities.

Nominee Name
Name in which security is registered and held in trust on behalf of the beneficial owner.

Offshore Company
See International Business Company.

Offshore Dollars
Same as Eurodollars but encompassing such deposits held in banks and branches anywhere outside the US, including Europe.

Offshore Financial Centres
A country or jurisdiction where an international attempt has been made to attract foreign business by deliberate government policy, such as the enactment of secrecy laws and tax incentives.

Offshore Limited Partnership
A partnership, the general partner of which is an offshore company but the limited partners may be onshore entities.

Offshore Profit Centres
Branches of major international banks and multinational corporations located in a low tax financial centre, which are established for the purpose of lowering taxes.

Offshore Trust
The quality that differentiates an offshore trust from an onshore trust is portability. The offshore trust can be transferred to alternative jurisdictions to maintain confidentiality and to advantage desirable facets of the new jurisdiction's laws.

Patent
The recognition by an appropriate governmental agency of the ownership of an idea, process, development, etc. (See Copyright).

Private Company
A company which does not have a listing on the Exchange and is debarred from offering its shares to the general public.

Private Trustee Company
A company incorporated in certain offshore jurisdictions, such as Bermuda, to act as a trustee for a limited class or group of trusts. Private trustee companies are not permitted to offer trustee services to the public generally.

Protected Cell Company (PCC)
A protected cell company may be viewed as a doughnut, the centre of which is the ordinary share capital of the company around which clusters a number of cells, which are individually capitalised with preference capital. The company may contract for individual cells to carry out certain activities on behalf of the company. However, it should be noted that under the PCC Legislation a cell is capable of going bankrupt in certain circumstances, leaving the core share capital untouched. A PCC is similar to a divisionalised entity, save that each division or cell can go bankrupt without the entire company being placed in jeopardy.

Protector
A person appointed by the settlor/grantor of a trust, who has limited powers to control the trustee and usually has the right to change trustees.

Proxy
A person empowered by a shareholder to vote on his behalf at meetings.

Public Limited Company (Plc)
A public company limited by shares or by guarantee and having share capital, which may offer shares for purchase by the general public. Only Plcs may qualify for listing on the London Stock Exchange.

Purpose Trust
A trust created for an express purpose without any individually ascertained or ascertainable beneficiaries. A purpose trust is typically used in circumstances where the trust would not be exclusively charitable but wholly philanthropic.

Re-domiciliation Corporations
Some offshore jurisdictions allow corporations incorporated in other jurisdictions to re-incorporate in their own at will.

Re-invoicing
Service offered to offshore trading companies so that legal title to trade goods passes to an offshore company at some intermediate point in a transaction.

Resident Company
A bank, trust company or holding company permitted to deal only in local currency. Foreign currency transactions must be approved by the appropriate regulatory authority.

Restricted Bank and/or Trust Licence
Permits the holder to carry on business with certain specified persons whose names are usually listed in the licence.

Securities
General name for all stocks and shares of all types. In common usage, stocks are fixed interest securities and shares are the rest, although strictly speaking the distinction is that stock is denominated in money terms.

Securitisation
This is a method by which entities can raise capital. It involves them converting some of their assets into securities rather than selling them, for example, a Bank could convert its loans into Mortgage Bonds and sell them as such.

Service Company
A company located in an offshore financial centre to provide management, invoicing and other services for client companies located in other countries. Initially used to advantage double taxation treaties. Service companies are now frequently used to facilitate flight capital outflow, and are often involved in money laundering schemes.

Settlor
The Settlor is the person who establishes the Trust. He is the person who transfers money or other property to the Trustees for them to hold upon the terms of the Trust.

Shelf Company
Companies incorporated and held in stock for later use. This is often the fastest way to obtain offshore companies since they are fully formed and available instantly.

SRO (Self Regulating Organisation)
An organisation recognised by the SIB and responsible for monitoring the conduct of business and capital adequacy of investment firms.

Stamp Duty
A UK tax currently levied on the purchase of shares.

Stiftung
The Stiftung is a private establishment and this legal form is unique to Liechtenstein. The entity is an autonomous fund with a legal personality. The capital is not divided into shares, and the economic benefits are usually vested in the holder of the "founder's" rights.

Trust
A trust is a common law legal structure used to legally separate the owner from his assets by handing over control to a third party, known as a trustee.

DUGAAN PELANGGARAN HUKUM dan HAM di RUMAH SUSUN

2008-12-22T17:16:00.000+07:00

Program pemerintahan SBY-JK yang merencanakan pembangunan Rumah Susun sebanyak 1000 Tower tentu saja merupakan kabar yang menggembirakan bagi masyarakat Indonesia ditengah-tengah kekurangan lahan untuk membangun rumah apalagi dikota-kota besar yang jumlah penduduknya sangat padat namun luas wilayahnya kecil atau tidak sepadan dengan jumlah penduduknya. Akan tetapi Program ini tentu saja tidak serta merta diterima dengan begitu saja oleh stakeholder yang selama ini bergerak di bidang atau terkait dengan rumah susun, baik Asosiasi, Pengamat, Praktisi, Akademisi, maupun calon konsumen dan konsumen sendiri.

Bulan Februari 2008 saya didatangi oleh Sdr. Ibnu Tadji dan Aguswandi Tanjung (Ketua Umum dan Sekjen Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia) dan sejak saat itu kedua teman saya ini dan juga beberapa pengurus lainnya sering mengadakan diskusi bersama saya mengenai masalah rumah rusun ini terutama dalam kaitannya adanya dugaan pelanggaran hukum dan HAM di rumah susun.

Dari beberapa diskusi saya mencoba menarik benang merah beberapa permasalahan yang ada, yakni Masalah Hukum, Status Tanah, Jual Beli, PPJB, PPRS dan Pengelolaan.

Dasar Hukum Rusun di Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun Ps. 8 dan Ps. 9 :

- Menjamin hak kepemilikan perorangan / badan hukum atas satuan rusun.

- Menjamin hak atas kepemilikan bersama atas bagian, benda, dan tanah bersama.

- Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun Ps.19 ayat 1 dan 3 bagian penjelasan :

- Untuk menjamin ketertiban, gotong royong dan keselarasan sesuai dengan kepribadian Indonesia dalam mengelola Bagian, Benda, dan Tanah Bersama, maka dibentuk Perhimpunan Penghuni

- PP kegiatannya perlu diserasikan dengan kelembagaan RT dan RW yang

bergerak dibidang kemasyarakatan.

Konsep Rusun: Membangun Kesejahteraan Sosial dan Perekonomian

• Masalah perumahan adalah masalah Pembangunan Sosial, Ekonomi, Teknologi dan Budaya masyarakat.

• Pembangunan Perumahan di Indonesia lebih tepat dalam kerangka Ideologi Pancasila dan UUD 45, namun sementara ini kita merasakan arus Kapitalisme dan Liberalisasi tengah mengusik Kepribadian Bangsa.

• Dari pengamatan atas kasus-kasus, fenomena Pembangunan yang didasarkan pada kepribadian Bangsa Indonesia sendiri lebih memberikan jaminan ketentraman, ketenangan dan keselarasan dalam kehidupan bertetangga.

Tentang Masa Pra-PPRS berdasarkan UU No.16 Tahun 1985 tentang Rusun

1. Untuk menjamin ketertiban, gotong royong dan keselarasan sesuai dengan kepribadian Indonesia dalam mengelola bagian bersama, benda dan tanah, maka dibentuk PP yang mengatur dan mengurus kepentingan bersama. - Ps 19 (1) BP

2. Kegiatan PP perlu diserasikan dengan kegiatan Kelembagaan RT/RW yang bergerak dibidang kemasyarakatan. - Ps 19 (3) BP

3. Bersama dengan Pemda, Badan Pengawas independen dilibatkan dalam proses pemberian ijin layak huni, melakukan Mediasi untuk penyelesaian perkara dll.

4. Hak dan Kewajiban pengembang dan konsumen dituangkan berimbang dan proporsional dalam PPJB (masyarakat konsumen dapat berperan sebagai kepanjangan tangan Pemerintah untuk mengawasi kegiatan pengembang).

5. Developer wajib bertindak sebagai pengurus perhimpunan sementara sebelum terbentuknya PP guna membantu persiapan terbentuknya PP yang sebenarnya dalam waktu yang secepatnya. - Ps 57 ( 4 )

6. Lembaga RT/RW telah dipersiapkan sejak masa pra-PPRS, dan dimasukkan di dalam draft AD/ART yang kelak dipersiapkan untuk RUA I.

Tentang Masa Pembentukan PPRS berdasarkan UU No.16 Tahun 1985 tentang Rusun

Penghuni Rumah Susun wajib membentuk Perhimpunan Penghuni

1. Langkah pertama, membentuk lembaga RT /RW yang dipilih oleh dan dari masyarakat Rusun itu sendiri.

2. Langkah kedua, Pengurus PP dipilih berdasarkan azas kekeluargaan oleh dan dari Pengurus RT/RW yang telah terbentuk terlebih dahulu melalui RUA.- Ps 57

3. Keanggotaan PPRS terdiri dari:

a. Anggota Penuh, adalah anggota PPRS yang memiliki Rusun dengan cara Jual beli, Hibah dll, yang telah membayar Pajak Ppn dan BPHTB kepada pemerintah.

b. Anggota wajib, adalah anngota PPRS yang menggunakan unit Rusun atas dasar hubungan Hukum ( sewa menyewa, pinjam pakai dll ), atau pemilik yang bukan dari obyek jual beli, hibah dsb, yang tidak membayar pajak Ppn dan BPHTB kepada pemerintah.

4. Penyelenggara pembangunan wajib menyerahkan dokumen Perijinan beserta gambar dan ketentuan teknis yang terperinci sebagai mana dimaksud dalam ps 30,31 dan 34 kepada PP yang telah dibentuk beserta kelengkapan dokumennya, misalnya manual pemeliharaan dan perbaikan peralatan, dlsb.- Ps 35 ayat (3)

5. Pengelolaan Rusun dapat dilakukan oleh suatu badan pengelola yang ditunjuk atau dibentuk sendiri oleh PPRS (Koperasi PPRS dapat berperan sebagai Badan Pengelola).- Ps 65 & 66

6. Penyelenggara pembangunan yang membangun rusun wajib mengelola dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 3 bln dan paling lama 1 thn sejak terbentuknya PP atas biaya penyelenggara pembangunan.- Ps 67

7. AD/ART PP disusun oleh pengurus yang pertama kali dipilih dan disahkan oleh rapat umum PP. ….. Dan berdasarkan pada ketentuan Pemda dengan memperhatikan petunjuk dan pedoman yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.- Ps 71 & 72

Masa PPRS

1. Dalam hal terjadi perubahan Fisik Rusun yang mengakibatkan perubahan NPP, harus mendapat persetujuan PPRS. Akte perubahan itu selanjutnya harus didaftarkan sesuai pasal 39 ayat 4, untuk dijadikan dasar perubahan buku tanah dan seluruh SHM SRS di rusun ybs.- Ps 47 & 48

2. Setiap penghuni (Anggota Penuh dan Anggota Wajib) berkewajiban membayar iuran pengelolaan dan premi asuransi kebakaran. - Ps 61 (2b)

3. Pembiayaan (iuran) pengelolaan Bagian, Benda dan Tanah bersama bibebankan kepada penghuni (Anggota Penuh dan Anggota Wajib) atau pemilik secara proporsional melalui PPRS. - Pasal 69

4. Setiap penghuni berhak memanfaatkan Rusun dan lingkungannya termasuk bagian, benda dan Tanah bersama secara aman dan tertib, mendapatkan perlindungan sesuai AD/ART. Hanya Anggota Penuh yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi Pengurus PP . - Ps 61 (1)

5. Rapat umum tahunan PPRS harus diadakan setahun sekali. Pengurus PPRS wajib memberikan laporan Pertanggungjawaban mengenai kepengurusan PPRS dan administrasi keuangan selama tahun buku yang lalu. Neraca tahun buku yang lalu yang telah diaudit oleh akuntan harus diajukan ke rapat untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. - Kepmenpera no. 6 thn 95 tentang contoh ART PPRS Ps 1

6. Koperasi dapat menjadi Badan Pengelola yang bertugas mengelola Bagian, Benda dan Tanah Milik Bersama serta aspek Penghunian baik ke dalam maupun ke luar ( lihat penjelasan lampiran ).- Ps 68

7. Perpanjangan Hak atas Tanah, dilakukan sebelum habis masa berlakunya, secara kolektif oleh PPRS.- Kepmenpera no. 06 thn 95, tentang Pedoman Pembuatan ART PPRS, Bab VII

Fakta Pengelolaan Rusun

Dalam Pembentukan PPRS

yang bertentangan dengan UU No.16 Tahun. 1985 tentang Rusun, Pasal 19 jo. PP No. 4 Tahun 1988 tentang Rusun, Pasal 57, yakni:

• RUA I, untuk membentuk PPRS dan pengesahan AD/ART Rusun. Developer membentuk PPRS sendiri dengan menempatkan karyawannya sebagai pengurus PPRS.

• AD/ART PPRS dibentuk tidak seluruhnya sesuai dengan peraturan dalam Pedoman pembuatan AD/ART yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan Negara Perumahan Rakyat, lebih kepada menguntungkan Developer.

• Masalah bawaan dari Tahap Pra – PPRS menjadi issue yang menghambat kelancaran RUA I.

• Serah terima fisik dan dokumen-dokumen Rusun, yang tidak lengkap dan tidak transparan sering memunculkan masalah yang berkepanjangan.

• Badan Pengelola yang dibentuk atau ditunjuk, sering dimonopoli oleh Developer, sehingga merugikan masyarakat Rumah Susun.

Dalam Masa PPRS

yang bertentangan dengan PP No.4 Thn 1988 tentang Rusun, Pasal 35 (3), 38, 47, 62, 67 dan 68 jo. Kep Menpera selaku Ketua BKP4N No.6 Thn 1995, yakni:

• Dokumen-dokumen Rusun tidak secara lengkap diberikan. Akibatnya PPRS dan/atau Penghuni melakukan protes yang berujung pada tuntutan hukum.

• Nilai NPP banyak tidak sesuai lagi dengan awal Pertelaan, akibatnya besarnya Hak dan Kewajiban menjadi kabur, sementara developer sering tidak Transparan dalam hal ini.

• Kewajiban untuk mengelola dalam kurun waktu 3 sampai 12 bulan, atas biaya developer setelah PPRS terbentuk banyak tidak dilakukan.

1. RUA PPRS sering menyimpang dari tujuan didirikannya.

• Laporan keuangan tidak diberikan atau tidak di-Audit.

• Pemilihan pengurus PP atas dasar voting single majority jumlah NPP (seperti pada rapat umum pemegang saham PT), bukan berdasarkan permusyawaratan dan berasas kekeluargaan yang partisipatif, sebagaimana landasan semangat kebersamaan hidup didalam UU No 16 tahun 1985 tentang Rumah Susun.

2. Hak atas Tanah yang tidak dijelaskan sejak awal, memunculkan banyak masalah saat perpanjangannya. ( contoh HGB diatas HPL )

3. Kewenangan yang absolut dari PPRS dan Pengelola menjadikan Penghuni sebagai obyek pemerasan, dengan dalih iuran atau yang sering diganti istilahnya dengan Service Charge.

4. Tindakan sepihak dari Pengelola yang mematikan listrik dan air, padahal merupakan kebutuhan pokok dalam memenuhi hajat hidup manusia.

Fakta Ketidakberdayaan Konsumen Rumah Susun

Skema yang paling sederhana dari proses pembelian Rusun adalah dimulai dari Uang Tanda jadi yang pada umumnya tidak bisa kembali lagi jika pembelian tidak jadi dengan alasan apapun --- selanjutnya ditandatanganinya PPJB yang sudah standar Developer, berat sebelah, tidak berimbang hak & kewajibannya ---Selanjut masa AJB/Sertifikat yang sering tidak jelas status tanah & NPP-nya, karena dokumen lainnya disembunyikan Developer. Hal ini terjadi disebabkan:

Masyarakat masih awam tentang Hukum Rusun.
Perlindungan Konsumen masih sebatas Text Book, belum dalam praktek.
Pemerintah kurang peduli dalam merespon pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran UU dan Peraturan tentang Rusun.
Tindakan Pengembang sudah diwarnai dengan Premanisme.

DUGAAN PELANGGARAN HUKUM dan HAM di RUMAH SUSUN

A. KEPASTIAN KEPEMILIKAN TANAH DI RUMAH SUSUN

• Status Tanah Bersama

– Pada awal jual beli, status tanah dikatakan oleh pengembang adalah HGB (tercantum di Sertifikat HMSRS).

– 18 thn kemudian, saat HGB akan diperpanjang di BPN ditolak karena status tanah bersama ternyata HPL milik Pemda DKI. Penghuni protes kepada Pengembang dan BPN karena dinilai menyesatkan dan tidak jujur (penghuni merasa telah ditipu oleh pengembang).

– Upaya hukum dilakukan oleh Penghuni dengan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan melakukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri.

Contoh masalah Status Tanah Bersama ini terjadi di Apartemen Mangga Dua

Court, ITC Mangga Dua, dll.

• Penyerobotan Tanah

– Perpanjangan Hak atas Tanah (HGB) yang habis masanya, diperpanjang atas nama pengembang kembali, dan bukan kepada PPRS sebagaimana seharusnya.

– Penghuni dan Pemilik dirugikan karena tidak lagi memiliki Tanah bersama karena sertifikat perpanjangan HGB telah diatas namakan kembali ke Pengembang.

– Penghuni melaporkan tindakan pengembang & PPRS kepada pihak kepolisian dan melakukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Contoh masalah tersebut terjadi di ITC Roxy Mas. Dikhawatirkan beberapa Lokasi lain bisa mengalami masalah yang sama, dengan mengingat hampir semua PPRS dan Pengelola diwilayah Jabotabek adalah kelompok/group Pengembang.

B. AKSES INFORMASI DAN DOKUMEN RUMAH SUSUN

§ Dokumen penting, seperti Sertifikat Tanah Induk, Pertelaan, Izin Layak Huni, IMB dll tidak diberikan oleh pengembang (meskipun pemilik /penghuni telah meminta salinannya kepada pengembang).

§ Sertifikat HMSRS selain terdiri dari sertifikat, juga Pertelaan, yaitu dokumen mengenai besarnya hak atas bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama (Pasal 9 ayat 2 UU no.16 thn 1985 tentang Rusun). Pengembang terkesan dengan sengaja memisahkan / menyembunyikan kesatuan dari Sertifikat HMSRS tersebut.

§ Akibatnya pemilik tidak dapat mengetahui secara pasti tentang status tanah bersama, jumlah NPP yang sebenarnya, kelayakan bangunan, dsb-nya.

Contoh masalah tersebut terjadi di Apartemen Bumimas, ITC Permata Hijau, ITC Mangga Dua dan hampir seluruh Rusun yang PPRS-nya dikuasai Pengembang.

C. PEMILIHAN PENGURUS PPRS

• Pemilihan anggota pengurus PPRS bentukan Pengembang tidak didasarkan atas asas kekeluargaan oleh, dari dan untuk penghuni, namun mutlak ditetapkan oleh Pengembang (PPRS dikuasai sepenuhnya oleh pengembang).

• Penyalahgunaan pemakaian NPP, besarnya NPP digunakan dalam pemilihan pengurus PPRS dan bukan melalui asas musyawarah mufakat.

• Fakta, PPRS bentukan pengembang melakukan tugasnya dengan cara, absolut, sewenang-wenang, tidak transparan, diskriminatif.

Contoh permasalahan PPRS ini terjadi di Apartemen Bumimas, Apartemen Semanggi, Apartemen Mediterania Palace Residence Kemayoran, Lagoon Residences Kemayoran, ITC Mangga Dua, ITC Roxy Mas, ITC Permata Hijau dan banyak lagi lainnya.

D. PENGELOLAAN RUSUN

• Pengelola yang memang ditunjuk sendiri oleh PPRS bentukan Pengembang, menjalankan kebijakan PPRS demi kepentingan kelompok/groupnya, melalui kepengurusan yang Absolut (Pengembang sebagai PPRS dan sekaligus Pengelola).

• Diantara masalah pengelolaan, adalah tindakan sewenang-wenang melalui kontrol absolut terhadap aliran listrik, air, telphone, gas, TV cable, parkir, akses masuk, papan pengumuman, keamanan dsb, ditambah lagi tidak adanya Transparansi dan Akuntabilitas, mengakibatkan kesengsaraan bagi penghuni dan pemilik di rumah susun.

• Pengelola dan PPRS bentukan Pengembang melakukan ancaman kepada penghuni/pemilik rusun yang tidak mengikuti kebijakan sepihak pengembang baik secara tertulis (surat) maupun tindakan langsung (berupa mematikan listrik & air yang merupakan hajat hidup orang banyak), membuat penghuni/pemilik rusun menjadi tertekan baik secara mental & moril.

E. PUTUSAN HUKUM

• Permasalahan hukum / kasus yang terjadi di rumah susun sudah masuk ke Pengadilan hingga Mahkamah Agung RI.

• Pengembang bertindak arogan, dengan tidak mentaati putusan hukum yang sudah inkracht (mempunyai kekuatan hukum yang pasti), dan dengan berbagai alasan berupaya untuk tidak melaksanakan putusan.

KESIMPULAN dan SARAN

• Permasalahan rusun telah berkembang sangat kompleks serta multi dimensi, tidak terbatas hanya pada masalah tehnis penghunian (ekonomi, isu lingkungan, dll) semata, namun sudah masuk wilayah pertikaian pada masalah Hak Kepengurusan PPRS, Hak Kepemilikan atas Tanah, Hak Pengelolaan, dsb, yang berujung kesengsaraan penghuni/Pemilik Rusun.

• Kekuasaan Pengembang terlalu dominan, menetapkan keputusan dalam bidang pengelolaan secara sepihak, diskriminatif, dan bersifat memaksa Penghuni/Pemilik Rusun.

• Ancaman/intimidasi baik melalui surat maupun tindakan langsung, dilakukan oleh Pengembang terhadap Penghuni/Pemilik Rusun yang tidak mengikuti kebijakan sepihak Pengembang.

• Bentuk luapan kekecewaan dan jeritan hati Penghuni/Pemilik/Pedagang Kecil Rusun yang dicurahkan melalui media harian, malahan menjadi status ”TERSANGKA” (karena dilaporkan oleh pengembang kepada polisi ).

• Masyarakat Rusun menjadi ragu untuk menyuarakan aspirasi melalui kritik, saran, pendapat di media masa, yang semestinya merupakan Hak Azasi dan Kewajiban warga negara.

. Pihak Pemerintah sebaiknya harus mengindentifikasi ulang semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumah susun dan merevisinya menjadi lebih baik dengan mempertimbangkan porsi yang aturan yang adil bagi kedua belah pihak, yakni Developer dan konsumen.

Istilah dan Informasi dalam Rusun

• Rumah Susun ( UU RI no.16 Thn 1985 tentang Rusun )

– Adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian, benda dan tanah milik bersama.

– UU RI no.16 Thn 1985, tentang Rusun pada pasal 24, menyatakan: “ketentuan dalam undang-undang ini berlaku dengan penyesuaian menurut kepentingannya terhadap Rumah Susun yang dipergunakan untuk keperluan lain”.

– PP RI no. 4 Thn 1988, tentang Rusun pada pasal 1 dan 7, menguatkan landasan hukum bagi definisi Rumah Susun yakni bisa berupa Hunian, Bukan Hunian dan Campuran .

• Satuan Rumah Susun

Adalah rumah susun yang tujuan peruntukan utamanya digunakan secara terpisah sebagai tempat hunian yang mempunyai sarana ke jalan umum.

• Tanah Bersama

Adalah sebidang tanah yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah, yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dengan persyaratan izin bangunan.

• Bagian Bersama

Adalah bagian rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun.

• Benda Bersama

Adalah benda-benda yang bukan merupakan bagian rumah susun tetapi dimiliki bersama serta tidak terpisah untuk pemakaian bersama.

• Pemilik

Adalah perseorangan atau badan hukum yang memiliki satuan rumah susun yang memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah.

• Penghuni

Adalah perseorangan yang bertempat tinggal dalam satuan rumah susun.

• Perhimpunan Penghuni

Adalah perhimpunan yang anggotanya terdiri dari para penghuni SRS.

• Badan Pengelola

Adalah badan yang bertugas mengelola rumah susun.

• Iuran Bulanan

Adalah iuran yang besarnya ditetapkan secara musyawarah oleh anggota PPRS, dipungut dari penghuni untuk mengelola bagian, benda dan tanah milik bersama. Terdiri dari Biaya Operasional, Utilitas dan Sinking Fund.

• Service Charge

Adalah biaya yang ditetapkan oleh pengelola berdasarkan kalkulasi bisnis, terhadap penghuni yang menyewa unit Rusun hunian dan/atau non hunian. Istilah ini dipakai untuk Rusun Sewa Hunian/Serviced Apartment dan/atau Rusun Sewa Non Hunian/Rental Shop.

Terima kasih

Third Indonesian National Round of The International Humanitarian Law Moot Court Competition 2008

2008-12-17T10:34:00.000+07:00

on December 14^th, 2008 have been carried out The Oral Presentation Rounds of Third Indonesian National Round of The International Humanitarian Law Moot Court Competition 2008 by International Committee for Red Cross (ICRC) and Indonesian Society of International Law. Where I follow become one of judges in this competition. Following is complete version invitation to me:

“We, the Indonesian Society of International Law (“ISIL”), together with the International Committee for Red Cross (“ICRC”), cordially invite you to become one of the Judges for the 2008 National Rounds of International Humanitarian Law Moot Court Competition (“IHL Competition”).

IHL Competition is a moot court competition in which the competitors will represent two parties (the Prosecutor and Defendant) on a dispute regarding a hypothetical humanitarian law case. The competing teams will present their written pleadings/arguments (Memorials) and oral pleadings (Oral Presentation) of both the Prosecutor and Defendant based on the hypothetical case (Problem).

After the competing teams have completed their Memorials of both the Prosecutor and Defendant, the Memorials will be scored by a panel of two Judges. The competing teams then will advance to the Oral Presentation Rounds where they have to present their Memorials before a panel of three Judges. The winner of the Oral Presentation Rounds will advance to Hong Kong to represent Indonesia in the IHL Competition at international level.

Therefore, the role of each Judge will be scoring the Oral Presentation Rounds, to determine the team who will advance to the international IHL Competition. The Oral Presentation Rounds will take place on December 14th 2008 at Millenium Hotel Jakarta.

Considering your well-known reputation, we would be honored if you are willing to become a Judge of the 2008 National Round of the IHL Competition. We would also appreciate your early confirmation on this matter.”

With me, there is 5 judges again for The Oral Presentation Round dan 2 judges for the Memorial Rounds, namely:

1. Mr. Ben Clanchy, Foreign Counsel at Makarim and Taira Law Firm. He is admitted as Lawyer of the Supreme Court of New South Wales, 2008. Since 2004, he has worked mainly in Jakarta and spent 3 years in the diplomatic corps at the Australian Embassy. He has also worked in a number of position in the Department of Foreign Affairs in Canberra;

2. Mr. Nicholas Watts, Foreign Counsel at Soemadipradja and Taher Law Firm. He was the Senior Associate in the Dispute Resolution Team at Freehills Law Firm Singapore;

3. Mr. Norman Bissett, Foreign Legal Consultant at Hadiputranto Hadinoto and Partners;

4. Ms. Rina Rusman, Legal Advisor ICRC Indonesia

5. Ms. Tiza Mafira, Lawyer at Makarim and Taira Law Firm. She was the Presidential Special Staff, Republic of Indonesia at the the Office of the Special Staff of the President for Internal Affair.

And 2 judges for Memorial Round, namely:

1. Ms. Hanna Azkiya, Lawyer, Karimsyah Law Firm. She was the First Best Oralist at the World Round of the 2007 Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, Washington DC;

2. Mr. John Lumbang Tobing, Faculty of Law University of Parahyangan.

This competition discussed case as follow:

Moot Court Problem

Prosecutor v. General Butcher and Major General Marshall

Before the ICC under a Special Mandate

in accordance with the Security Council Resolution DEF of 3 July 2007

Suburbia and Megrisland are two countries in the continent of Duroba, which primarily thrive on oil resources for the sustenance of their economies. Though they are neighbouring countries, the population of these countries is marked by the diversities ethnically and culturally. According to the most recent census (2005), 83 percent of the Suburbian population belongs to Rumon ethnicity and 11 percent to Delphon ethnicity. Remaining six percent belong to different minority ethnic groups. 86 percent of the Megrisland population belongs to Delphon ethnicity whereas Rumons constitute nine percent of the total population. Remaining population belongs to other minority communities. Major portion of the oil resources in both the countries are located on the both sides of the international border dividing two countries. Because of their rich oil resources they also exercise considerable influence within the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). In the booming oil economy, these countries have been prospering. In course of time, Suburbia could find extra reserves of oil whereas Megrisland found that its oil resources have been gradually depleting. This has become the starting point of mutual distrust between Suburbia and Megrisland which later escalated into that of a major irritant causing strained relations between them.

Suvidesh, a province, is geographically situated in Suburbia bordering with Megrisland. But the composition of the population in Suvidesh is different from the majority population inhabiting the other provinces in Suburbia. Ninety-two percent of the Delphon community in Suburbia lives in Suvidesh where as the population in other provinces is more or less homogenous. Therefore, the people of Suvidesh in many respects feel more akin to that of the people of Megrisland. People living in Suvidesh were nurturing a feeling of resentment that they have been subjected to discrimination and that they have been neglected and alienated. The reasons for this feeling were not totally unfounded. Despite the fact that 97 percent of the Delphon population is literate, unemployment rate among them is high. Several surveys conducted by non-governmental research institutes found that Delphon people were under represented in government services. Though several oil wells are located in Suvidesh, people belonging to Delphon ethnicity are not adequately employed. On the other hand major business establishments in Suvidesh are owned by Rumons of Suvidesh. It is alleged that the successive governments in Suburbia went out of way to support the Rumons of Suvidesh, which helped them establish their economic domination in Suvidesh. Sensing the general mood of the people, a person by name of Mr. Butcher floated an organization in early 2006 called Suvidesh Nationalist Alliance (SNA) and stated that the objective of the organization was to liberate Suvidesh from the yoke of Suburbia. Inspired by the fiery speeches of Mr. Butcher, a number of youngsters joined the party and at their insistence, he styled himself as General Butcher and started imparting military training in August 2006 to the enlisted youth. Guerrilla warfare techniques were also included in the training.

When the Government of Suburbia came to know about these activities, it put restrictions on the activities of SNA in September 2006. It arrested some members of the SNA and framed them under several charges. Finding the situation very congenial, the government of Megrisland secretly held parleys with General Butcher and encouraged him to launch a struggle for the liberation of Suvidesh. General Butcher, with the support of 1500 members of SNA started insurgency operations in October 2006. Following this other leaders of the SNA held several meetings in different parts of Suvidesh and addressed the people to support the struggle for the liberation of Suvidesh. In many places, their fiery speeches led to tensions with reports of Rumons being attacked. With a view to strengthening the structure and to making its political agenda very clear, the SNA convened a conference on 1 January 2007 of all its cadres. The conference proclaimed General Butcher as SNA's leader and announced a 12 member central committee of the SNA. The conference adopted the manifesto of the SNA. Copies of the manifesto were distributed to all the cadres along with the message of General Butcher. In his two-page message dated 31 December 2006, General Butcher explained how historically Delphons have been exploited in Suvidesh. While describing the task before the Delphons of Suvidesh, the message read as follows:

''Culturally and ethnically we Delphons need to assert ourselves and prove to our exploiters who are our enemies how historically we have been superior to them. With our intellectual and manual abilities, we are contributing to the major portion of the economy of Suburbia. Now the situation is ripe that the land of Suvidesh should remain with those who can protect it but not with those who are inferior in all respects to Delphons. We should make it very clear to the world that people of Suvidesh are potent and competent and they rule their land and do not allow inferior people to rule them. The blood that flows in our veins is much superior to others and we know the history of our opponents!! But for the cunning political ploy of Rumons, we would have been with our brethren across the border. However, it is not too late. Now it is the opportune time for us to undo the historical wrongs. Let me remind you all that we are waging this struggle not only to regain our past glory but also to assert ourselves politically and economically in the present and not to allow our opponents in future also to resurface and dominate us. Thus, I appeal to you all to eliminate all the links that Rumons have with Suvidesh' politics and economy and erase the entire stigma that is inflicted on our motherland with the dominance of Rumons. We are going to meet in our next conference only after our mission is accomplished, that is, only when we make our land free in all senses from our enemies''.

Two days after the conference, on 3 January 2007, leaflets were circulated all over Suvidesh maligning Rumons, advising parents of Delphon community not to allow their children mingle with Rumon children and called on the Delphon people to prepare for the final blow to their opponents shortly. The leaflets also hailed the leadership of General Butcher. Posters were also pasted at public places with caricatures depicting a group of people with swords and axes chasing other group consisting also of women and children. The leaflets and posters were issued in the name of Suvidesh Nationalist Youth, which claimed to be the youth wing of the SNA.

On 5 January 2007, while talking to the media people at an undisclosed location, General Butcher said that SNA organisational structure did not contain any official youth wing. However, he appreciated the response of the Delphon people for the cause of liberating Suvidesh. When asked about leaflets and posters, he said ''anger of the Delphon people is being expressed in different forms. Therefore, everybody should understand the spirit behind these activities''.

On the night of 7 January 2007 there were reports that Delphon youth went around the localities where Rumons lived carrying weapons and shouting slogans warning Rumons to flee from Suvidesh or face consequences. This continued for the next day (8 January 2007) also. However, the situation was different on the 8 January 2007 night as the Delphon youth started targeting Rumons with weapons. They took care not to allow media persons to reach the places of violence. By then many Rumon men fled fearing attacks. The next morning (9 January 2007) media reported along with interviews of victims that Delphon youths killed as many men as they could catch and physically attacked unarmed women and children. It was estimated that more than 1000 Rumons died across Suvidesh.

On 15 January 2007, the Government of Suburbia sent its armed forced to quell the rebellion with General Crooks as the commander of its forces. General Crooks unleashed a reign of terror in Suvidesh. With a view to quelling the rebellion, the forces went on searching every possible hide out including houses and entered into religious places where people belonging to other faith are not allowed. Many people belonging to the Delphon ethnicity, never identified themselves with the SNA, but justified at various fora the legitimacy of the demand for independent Suvidesh, were reported missing after the search by the General Crooks' forces.

Unable to contain the counter insurgency operations of the Government of Suburbia, on 20 January 2007, General Butcher asked the Government of Megrisland to help the rebel forces and the President of Megrisland readily obliged. On 1 February 2007, one battalion of armed forces under the command of Major General Marshall was sent to help the SNA in Suvidesh.

On 10 February 2007, forces led by General Crooks approached Lohari, the biggest town in Suvidesh and went on searching for the supporters of the SNA. Lohari town is known for its rich cultural heritage. A 14^th century religious shrine Gopada is located in the southern end of the city. This shrine is entered in the list of Cultural Property under enhanced Protection under the Second Protocol to the 1954 Convention for the Protection of Cultural Property during Armed Conflict. The Gopada shrine borders on the western side with a lake with a narrow passage between the two to reach the backside of the shrine. The southern and eastern sides are covered by open space equivalent to two football courts, which is surrounded by greenery. The open space is closed completely on the eastern side by a hill, except a narrow passage between the shrine and the hill. the hill on the eastern side also covers some part of the southern side. However, there is a free passage from the open space through the greenery towards the southern end. The way to reach this open space is only through the two narrow passages from both sides of the shrine. This open space is normally used for social gatherings and political meetings. Some local leaders belonging to the political party in power in Suburbia mobilized people at the open space behind the shrine on the same evening (10 February 2007) when forces led by General Crooks entered the town of Lohari. In the huge presence of General Crooks' forces, the leaders appealed to the people not to get carried away by General Butcher and remain united in the situation of crisis. After the meeting people left from the front side of the shrine. As the dusk descended, General Crooks ordered his forces to move out of the open space from the southern side and finish quick dinner away from the shrine. Around 9.00 pm, forces led by Major General Marshall started firing from the front side of the shrine targeting the Suburbian forces. The firing continued almost for two hours. The next day (11 February 2007) there was extensive coverage by the media of the incident, which reported that more than forty percent of the shrine, mainly on the front side was destroyed. Major General Marshall issued a statement saying that their main target was Suburbian forces but not the shrine and found fault with them for hiding behind the shrine.

On 12 February 2007, the Government of Suburbia protested stating that these actions constituted interference in the internal affairs of Suburbia. On 13 February 2007, Megrisland rejected the objection stating that it was forced to send its forces as there was tremendous economic pressure on it due to the influx of refugees from Suburbia to Megrisland. Megrisland said that in spite of repeated appeals by it to the state of Suburbia to take measures to stop the ongoing conflict situation in Suvidesh, the government of Suburbia has not been able to do so. In fact, Megrisland noted, Suburbia even denied the existence of any conflict situation in Suvidesh.

At this juncture, on 15 February 2007, General Butcher, having managed to capture a large part of the land in Suvidesh, declared that part independent, called it New Suvidesh and hoisted its own national flag. On 18 February 2007, Megrisland recognized New Suvidesh. The Government of Suburbia sensing the urgency, on 20 February 2007, launched a grand incursion across the border into Megrisland in pursuit of some separatist Suvidesh rebels belonging to General Butcher’s contingent. This escalated the conflict in New Suvidesh.

There was then, beginning on 25 February 2007, fierce fighting in New Suvidesh between the forces of Government of Suburbia on the one hand led by General Crooks and the members of SNA and the armed forces of Megrisland led by General Butcher and Major General Marshall respectively, on the other. There were allegations and counter-allegations of causing unnecessary suffering to civilians, destroying places of religious worship etc. There was cross-firing across the border between the forces of Suburbia and the forces of Megrisland led by Major General Marshal. During this period, on the morning of 14 March 2007, people living on the border in Suburbia found flames high into the sky from the oil wells on the Suburbian side. By afternoon, it was reported by the electronic media that large number of people living in near by villages were also killed in the previous night shelling. On the same evening (14 March 2007), the Minister of Oil Resources of Suburbia issued a statement blaming the forces of Megrisland for deliberately targeting and shelling on oil fields, which caught fire. He further stated that forces led by Major General Marshall were well aware of the location of these oil fields. Major General Marshall replied that there was an unprovoked firing from Suburbian forces, against which they retaliated. However, he did not refute the allegation that they knew the location of oil fields. The fire continued for several days before they were put out by expert fire fighters engaged with the help of Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) and the United Nations Environment Programme (UNEP). Environmental experts from Greenpeace and other non-governmental organizations came out with preliminary reports predicting the long-term impact of the fire on the environment in the area covering both Suburbia and Megrisland. Several experts in their interviews to the media expressed similar concerns. UNEP has constituted a committee of experts to go into the incident. Though the report of the committee is yet to be released, the committee members in their interviews to the media during the investigation expressed similar concerns.

International media has extensively reported the volatile situation in the conflict area. Several human rights organizations have also brought out reports of human rights violations and the utter disrespect shown by the parties to the conflict towards their humanitarian law obligations. Meanwhile, two days after the oil wells fire (16 March 2007), a makeshift military base of the Suburbian forces in Suvidesh, at a location near the Megrisland border, caught fire at night resulting in the heavy explosion due to ammunitions. As the private media was not allowed to the location due to security reasons, official Suburbian radio was the only source of information, which initially reported that eight soldiers were killed in the fire. However, a day after, the Minister of Defence of Suburbia informed in a press meet that along with 78 soldiers Gen.Crooks was also killed in the fire. The minister also announced the name of the new General, Gen. Williams who would lead the Suburbian forces.

Keeping in view the impact of the situation on the maintenance of international peace and security, the United Nations Security Council, on 24 March 2007, passed a resolution under Chapter VI of the UN Charter urging both Suburbia and Megrisland to settle the dispute through peaceful means.

Nothing came out of the above resolution and the situation further deteriorated. Sensing

the strategic importance of the region and the need to put a stop to the hostilities, an emergency meeting of the Security Council was convened. The Security Council having determined that the crisis in Suburbia was assuming alarming proportions and was a real threat to international peace and security resolved to send UN-hatted forces into Suburbia invoking its powers under Chapter VII of the U.N. Charter. The forces were given the mandate to restore peace and security through “any means necessary” (Resolution ABC of 1 April 2007). There was further escalation in the intensity of the conflict. The U.N. Security Council was again convened and at an emergency meeting a Resolution was passed (Resolution DEF of 3 July 2007) where all the parties were called upon to put an end the hostilities immediately. The parties relented at the ultimatum and put an end to the hostilities.

The Security Council ordered that the Parties accept the jurisdiction of the ICC Statute, but added that an additional crime of any violation of the 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocols (to which both States are parties) would be added to the crimes which it was to investigate. The Parties, the defendants and the ICC have all accepted this enlarged mandate.

For the purpose of present case, the ICC prosecutor has framed charges against General Butcher and Major General Marshall as follows:

1. General Butcher for the incidents in 2006 up to 8 January 2007, under ICC Statute.

2. Major General Marshall, for damage to cultural property for the incidents of 10 February 2007and crimes related to the environment for the incidents of 13 to 15 March, under the ICC and under the Geneva Conventions and the Additional Protocols.

Counsel for the prosecution shall prepare the brief based on the given facts, with specific charges against the each accused. The counsel for the accused shall prepare the brief against each charge made by the prosecution.

The following points are to be noted:

-The facts are neither disputable nor can they be changed.

-The issues of jurisdiction, evidence and procedure need not be raised.

From case position presentation referred. Following is Humanitarian Law and Brief knowledge and brief discussion hit case is referred .

International Humanitarian Law: An Introduction

International humanitarian law (also known as the law of war or law of armed conflict), is part of international law, the body of rules governing relations between States. International humanitarian law (IHL) originates in a desire to regulate the behaviour of States engaged in armed conflict. IHL grew out of the battlefield, and attempts to strike a balance between military necessity and humanitarian concerns.

Distinction between Jus in bello (IHL) and Jus ad bellum

Jus in bello (latin expression meaning “law in war”) is another synonym for IHL. Literally translated as law in war, it is often opposed to Jus ad bellum. Jus ad bellum is the law prohibiting the resort to the use of force and is essentially constituted by the rules laid down by the United Nations Charter. Jus in bello is independent from Jus ad bellum: the applicability of IHL to armed conflicts is not affected by the legality of the resort to force or the reasons a party may have for going to war. IHL is intended to protect war victims, no matter to which party they belong and whether or not the cause upheld by either party is just or legal. Therefore, protected persons pursuant to IHL remain protected even if they belong to a party that has violated Jus ad bellum by violating the prohibition to resort to the use of force. Similarly, the party that violates Jus ad bellum remains bound by the rules of IHL.

Development of IHL

IHL is a set of rules, which seeks, for humanitarian reasons, to limit the effects of armed conflict. It protects persons who are not or who are no longer participating in hostilities, and restricts the means and methods of warfare. The development of IHL in modern treaty form started with the adoption of the First Geneva Convention of 1864, and developed and expanded over a period of time. The present corpus of IHL contains two sets of rules: one set protects the 'victims' (wounded and sick, prisoners of war and civilians) of the armed conflict, and the other regulates the means and methods of armed conflict. The core of IHL is contained in the four Geneva Conventions that were adopted in 1949 which primarily provide protection for the victims of armed conflict. These four Conventions were supplemented by three Additional Protocols: two adopted in 1977 and one in 2005. In addition to these, there are several other treaties which regulate or prohibit certain categories of weapons, as well as other instruments including the 2000 Child Soldiers Protocol, the 1954 Hague Cultural Property Convention, and the 1976 Environmental Modification Techniques Convention.

Human rights law is also applicable in times of armed conflict; however, some of its rules may be suspended in times of emergency, for example, under Article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Human rights obligations are primarily the responsibility of States, while IHL binds all parties to an armed conflict, including armed groups that do not form part of the armed forces of a State, such as rebel groups in a situation of non-international armed conflict.

The post-1945 developments predominated by the evolution of the International Human Rights Law (IHRL), particularly International Covenants, Torture Convention and Rights of the Child Convention and Protocols, besides of course the Genocide Convention 1948. The shortcomings of the 1949 Geneva Conventions (as revealed by the national liberation wars, Vietnam War, post-1945 civil wars) came to be addressed in the 1977 Geneva Protocol I (on international armed conflicts) and Protocol II (armed conflicts not of an international character). The Protocols in fact stand at the confluence of both the Geneva and the Hague Law on the one hand, and IHL and IHRL on the other.

The development of international customary law whether based on these instruments or outside them has been equally impressive. This has been highlighted by the ICRC study on customary IHL as well as by the ICJ jurisprudence (Corfu Channel case, Genocide Convention advisory opinion, Nicaragua case, Nuclear Weapons advisory opinion and Bosnia-Herzegovina v. Serbia-Montenigro case) and indeed, the jurisprudence of the Yugoslavia and Rwanda Ad Hoc Tribunals.

Evidently, all these developments have had a demonstrable impact on the definitions/descriptions of IHL-related crimes embodied in the ICC Rome Statute

Enforcement of IHL

At the concluding stages of the Second World War, it was decided by the Allied powers to hold an international military trial of major war criminals and thus the trials were held at Nuremberg and Tokyo by two International Military War Crimes Tribunals. The major contribution of these tribunals was two-fold. One was the emergence of the concept of international crimes based on the grave violations of IHL and International Human Rights Law. The Nuremberg-Tokyo tribunals tried three categories of such international crimes – crimes against peace (preparation and perpetration of a war of aggression), crimes against humanity (mostly crimes against civilian population, not covered by the 1929 Conventions, genocide and grave violations of human person), war crimes (violations of laws and customs of war, or what was traditional IHL that gave protection to the sick and wounded in war and prisoners of war). The other contribution of the Nuremberg-Tokyo trials was the push they gave for the idea of a permanent international criminal tribunal, which finally materialised after the adoption of the Rome Statute of an International Criminal Court in 1998, and the Court is now functional.

The Moot Problem

The Moot problem is set in the context of a conflict, which started as non-international in nature and attained international character with the entry of Megrisland forces into action. Prosecution charges against the accused fall under one or more of the crimes mentioned in the ICC Statute.

Synopsis

This year's compromis is a case which concerns an armed struggle by a rebel group for self-determination in a territory of a state known as SUBURBIA which subsequently becomes an international armed conflict with the involvement of Suburbia's neighbouring state known as MEGRISLAND.

The background and the main issues of the Case

- There are two neighbouring states, Suburbia and Megrisland which is rich in oil resources as well as ethnically and culturally diverse.

- 83% of the population in Suburbia consists of Rumon ethnicity whilst 11% consists of Delphon ethnicity and the remaining 6% consists of other minority ethnic groups.

- 86% of the population in Megrisland consists of Delphon ethnicity whereas 9% consists of Rumon ethnicity.

- SUVIDESH is a province situated in Suburbia bordering with Megrisland. 92% of the Delphon community in Suburbia lives in Suvidesh who feel more attached to the people of Megrisland. There is resentment among the Delphon community in Suvidesh due to discrimination, neglect, alienation and the high rate of unemployment although vast oil resources are located in Suvidesh.

- General Butcher established the Suvidesh Nationalist Alliance (SNA) whose objective was to liberate Suvidesh from Suburbia.

- General Butcher provided military training to youths who joined the SNA and subsequently started an insurgency in Suvidesh in October 2006.

- Media reports that Delphon youths armed with weapons killing Rumon men and attacking unarmed Rumon women and children in Suvidesh. More than 1,000 Rumons in Suvidesh died.

- Forces under General Crooks was sent to quell the rebellion in Suvidesh. It was reported that many Delphons were missing.

- The government of Megrisland agreed to help General Butcher and the SNA in Suvidesh by sending its armed forces under the command of Major General Marshall.

- The damage caused to the GOPADA, a 14^th century religious shrine located in the town of Lohari in Suvidesh as a result of the fighting between the armed forces of Suburbia under General Crooks and the members of the SNA under General Butcher together with the armed forces of Megrisland under Major General Marshall.

- The allegations regarding the deliberate targeting and shelling of the oil fields in the border of Suburbia by Major General Marshall's forces and its long term environmental impact

- The UN Security Council passes three separate resolutions to urge both Suburbia and Megrisland to settle their dispute peacefully and to put an end to the hostilities and also to send a UN force to restore peace and security in Suburbia. Suburbia and Megrisland subsequently agreed to put an end to the hostilities.

Timeline

Early 2006: General Butcher established the Suvidesh Nationalist Alliance (SNA) whose objective was to liberate Suvidesh from Suburbia.

August 2006: General Butcher started imparting military training including guerrilla warfare techniques to a number of youths who joined the SNA.

September 2006: The Government of Suburbia is aware of SNA's activities and imposed restrictions on their activities. Some members of the SNA were arrested and several charges were framed against them.

October 2006: General Butcher with the support of 1,500 SNA members started insurgency operations in Suvidesh.

1 January 2007: SNA convened a conference for its cadres and proclaimed General Butcher as SNA's leader whose manifesto explained how historically Delphons have been exploited in Suvidesh.

3 January 2007: Leaflets and posters were circulated by the Suvidesh Nationalist Youth (youth wing of SNA) all over Suvidesh targeted at the Rumons, advising parents of Delphon community not to allow their children to mingle with Rumon children and called upon the Delphon people to prepare for the final blow to their opponents.

5 January 2007: General Butcher told the media that SNA organisational structure did not contain any official youth wing. He also appreciated the response of the Delphon people for the cause of liberating Suvidesh.

7 January 2007: It was reported that Delphon youths armed with weapons went around the localities where Rumons lived and shouted slogans warning Rumons to flee from Suvidesh or face consequences. This continued until the next day.

8 January 2007: Delphon youths started targeting Rumons with weapons.

9 January 2007: According to media reports and interviews with victims, Delphon youths killed many men and physically attacked unarmed women and children. More than 1,000 Rumons died across Suvidesh.

15 January 2007: The Government of Suburbia sent its armed forces under the command of General Crooks to quell the rebellion in Suvidesh. Many people from the Delphon ethnicity were reported missing.

20 January 2007: General Butcher asked the Government of Megrisland to help the SNA in Suvidesh. The President of Megrisland agreed to help General Butcher.

1 February 2007: One battalion of the armed forces under the command of Major General Marshall was sent to help the SNA in Suvidesh.

10 February 2007 (evening): General Crook's forces entered the town of Lohari in Suvidesh to search for the supporters of SNA. Lohari is where the GOPADA, a 14^th century religious shrine is located which is a cultural property according to the Second Protocol of the 1954 Convention for the Protection of Cultural Property during Armed Conflict.

10 February 2007 (9 pm): Major General Marshall's forces started firing from the front side of the shrine targeting the Suburbian forces for almost two hours.

11 February 2007: The media reported that more than forty percent of the shrine on the front side was destroyed. Major General Marshall issued a statement saying that their main target was the Suburbian forces, not the shrine.

12 February 2007: The Government of Suburbia protested stating that these actions constituted an interference in the internal affairs of Suburbia.

13 February 2007: Megrisland said that it was forced to send its forces due to the influx of refugees from Suburbia to Megrisland. Megrisland's repeated appeals to the state of Suburbia to take measures to stop the ongoing conflict in Suvidesh also failed.

15 February 2007: General Butcher captured a large part of the land in Suvidesh, declared that part independent and called it New Suvidesh.

18 February 2007: Megrisland recognized New Suvidesh.

20 February 2007: The Government of Suburbia launched a grand incursion across the border into Megrisland to pursue some separatist Suvidesh rebels under General Butcher’s command. This escalated the conflict in New Suvidesh.

25 February 2007: Fierce fighting occured in New Suvidesh between the Government of Suburbia's forces led by General Crooks and the members of the SNA together with the armed forces of Megrisland led by General Butcher and Major General Marshall respectively.

14 March 2007 (morning): People living on the border in Suburbia discovered flames from the oil wells on the Suburbian side. It was reported that a large number of people living in near by villages were also killed in the previous night shelling.

14 March 2007 (evening): The Minister of Oil Resources of Suburbia issued a statement blaming the forces of Megrisland for deliberately targeting and shelling on oil fields, which caught fire.

16 March 2007: A makeshift military base of the Suburbian forces in Suvidesh near the Megrisland border caught fire at night resulting in a heavy explosion due to ammunitions.

17 March 2007: The Minister of Defence of Suburbia announced that General Crooks along with 78 soldiers was killed in the fire and the new General Williams would lead the Suburbian forces.

24 March 2007: The U. N. Security Council passed a resolution under Chapter VI of the UN Charter urging both Suburbia and Megrisland to settle the dispute through peaceful means.

1 April 2007: The U. N. Security Council passed Resolution ABC on 1 April 2007 to send UN-hatted forces into Suburbia with the mandate to restore peace and security through “any means necessary”.

3 July 2007: The U.N. Security Council passed Resolution DEF on 3 July 2007 to call upon all the parties to put an end to the hostilities immediately. The parties relented and put an end to the hostilities.

The legal issues in the case

The prosecutor of the International Criminal Court (ICC) has framed charges against both General Butcher and Major General Marshall as follows:

(1) The charges against General Butcher for the incidents in 2006 up to 8 January 2007 under ICC Statute

- The applicable law in relation to the charges against General Butcher are as follows:

- Genocide (Article 6 of the ICC Statute - there must be intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group)

- Crimes against humanity (Article 7 of the ICC Statute – refers to acts committed as part of a widespread or systematic attack which is directed against any civilian population. Examples include murder, extermination, torture, rape, sexual slavery or any form of sexual violence)

- War crimes (Article 8 of the ICC Statute - includes any grave breaches of the Geneva Convention 1949 and other serious violations of the law and customs of war in relation to international armed conflict)

- The possible issue of crime of aggression - the ICC shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a provision is adopted in accordance with Articles 121 and 123 of the ICC Statute defining the crime and setting out the conditions under which the Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime.

- The possible issue regarding command responsibility of General Butcher for the killing of Rumon men and women in Suvidesh by Delphon youths who maybe SNA members (Article 28 of the ICC Statute)

(2) The charges against Major General Marshall for damage to cultural property for the incidents of 10 February 2007 and crimes related to the environment for the incidents of 13 to 15 March, under the ICC Statute, Geneva Conventions 1949 and its Additional Protocols (1977)

- The applicable laws in relation to the charges against Major General Marshall are as follows:

(a) Damage to the GOPADA, a religious shrine in Suvidesh under the following provisions of law:

- Article 8(2)(b)(ix) of the ICC Statute for war crimes

- Additional Protocol I (1977) of the Geneva Conventions - Articles 52 and 53

- The possible issue of precautions in attack under Article 57 of Additional Protocol I (1977) to either avoid or minimize damage to the GOPADA religious shrine as a civilian object

- The relevant provisions under the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property during Armed Conflict and its two Protocols

- The 1972 UNESCO Convention on Protection of Natural and Cultural Heritage

- The possible issue regarding command responsibility of Major General Marshall in relation to the damage to the religious shrine by his forces (Article 28 of the ICC Statute)

(b) The deliberate targeting and shelling of the oil fields in the border of Suburbia by the forces under Major General Marshall which caused a fire and the long term impact of oil field fires to the environment under the following provisions of law:

- Article 8(2)(b)(iv) of the ICC Statute for war crimes

- Article 55 of Additional Protocol I (1977) of the Geneva Conventions in relation to the protection of the natural environment

- The possible issue of whether the oil fields are a legitimate military object or not according to the principle of distinction under Article 48 and Article 52 of Additional Protocol I (1977)

- The possible issue regarding command responsibility of Major General Marshall in relation to the deliberate targeting and shelling of the oil fields by his forces (Article 28 of the ICC Statute)

Applicable Law

The crimes with respect to which the ICC has jurisdiction under Article 5 of the Statute are-

1. The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes:

(a) The crime of genocide;

(b) Crimes against humanity;

(d) The crime of aggression.

2. The Court shall exercise jurisdiction over the crime of aggression once a provision is adopted in accordance with articles 121 and 123 defining the crime and setting out the conditions under which the Court shall exercise jurisdiction with respect to this crime. Such a provision shall be consistent with the relevant provisions of the Charter of the United Nations.

See also “Elements of Crimes” adopted under Article 9.

The sources of the applicable law that the Court may look for, as prescribed by Article 21 are:-

1. The Court shall apply:

(a) In the first place, this Statute, Elements of Crimes and its Rules of Procedure and Evidence;

(b) In the second place, where appropriate, applicable treaties and the principles and rules of international law, including the established principles of the international law of armed conflict;

(c) Failing that, general principles of law derived by the Court from national laws of legal systems of the world including, as appropriate, the national laws of States that would normally exercise jurisdiction over the crime, provided that those principles are not inconsistent with this Statute and with international law and internationally recognized norms and standards.

2. The Court may apply principles and rules of law as interpreted in its previous decisions.

3. The application and interpretation of law pursuant to this article must be consistent with internationally recognized human rights, and be without any adverse distinction founded on grounds such as gender as defined in article 7, paragraph 3, age, race, colour, language, religion or belief, political or other opinion, national, ethnic or social origin, wealth, birth or other status.

Therefore, the applicable law under this provision may extend to the Geneva Conventions 1949, Geneva Protocols 1977, The Hague Convention on Cultural Property 1954 and its two Protocols, UNESCO Convention on Protection of Natural and Cultural Heritage 1972, IHRL treaties, ICRC Study on Customary IHL, jurisprudence of international military tribunals, adhoc tribunals and International Court of Justice.

The Winner of this Competition is:

For the Best Memorial and Oralist : Faculty of Law University of Indonesia

During my resume competition. Thank u.

Basic Principles on the Role of Human Rights Lawyers

2008-12-16T16:33:00.000+07:00

Basic Principles on the Role of Lawyers

Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990

Whereas in the Charter of the United Nations the peoples of the world affirm, inter alia, their determination to establish conditions under which justice can be maintained, and proclaim as one of their purposes the achievement of international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms without distinction as to race, sex, language or religion,

Whereas the Universal Declaration of Human Rights enshrines the principles of equality before the law, the presumption of innocence, the right to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, and all the guarantees necessary for the defence of everyone charged with a penal offence,

Whereas the International Covenant on Civil and Political Rights proclaims, in addition, the right to be tried without undue delay and the right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law,

Whereas the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights recalls the obligation of States under the Charter to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms,

Whereas the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment provides that a detained person shall be entitled to have the assistance of, and to communicate and consult with, legal counsel,

Whereas the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners recommend, in particular, that legal assistance and confidential communication with counsel should be ensured to untried prisoners,

Whereas the Safe guards guaranteeing protection of those facing the death penalty reaffirm the right of everyone suspected or charged with a crime for which capital punishment may be imposed to adequate legal assistance at all stages of the proceedings, in accordance with article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights,

Whereas the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power recommends measures to be taken at the international and national levels to improve access to justice and fair treatment, restitution, compensation and assistance for victims of crime,

Whereas adequate protection of the human rights and fundamental freedoms to which all persons are entitled, be they economic, social and cultural, or civil and political, requires that all persons have effective access to legal services provided by an independent legal profession,

Whereas professional associations of lawyers have a vital role to play in upholding professional standards and ethics, protecting their members from persecution and improper restrictions and infringements, providing legal services to all in need of them, and cooperating with governmental and other institutions in furthering the ends of justice and public interest, The Basic Principles on the Role of Lawyers, set forth below, which have been formulated to assist Member States in their task of promoting and ensuring the proper role of lawyers, should be respected and taken into account by Governments within the framework of their national legislation and practice and should be brought to the attention of lawyers as well as other persons, such as judges, prosecutors, members of the executive and the legislature, and the public in general. These principles shall also apply, as appropriate, to persons who exercise the functions of lawyers without having the formal status of lawyers.

Access to lawyers and legal services

1. All persons are entitled to call upon the assistance of a lawyer of their choice to protect and establish their rights and to defend them in all stages of criminal proceedings.

2. Governments shall ensure that efficient procedures and responsive mechanisms for effective and equal access to lawyers are provided for all persons within their territory and subject to their jurisdiction, without distinction of any kind, such as discrimination based on race, colour, ethnic origin, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, economic or other status.

3. Governments shall ensure the provision of sufficient funding and other resources for legal services to the poor and, as necessary, to other disadvantaged persons. Professional associations of lawyers shall cooperate in the organization and provision of services, facilities and other resources.

4. Governments and professional associations of lawyers shall promote programmes to inform the public about their rights and duties under the law and the important role of lawyers in protecting their fundamental freedoms. Special attention should be given to assisting the poor and other disadvantaged persons so as to enable them to assert their rights and where necessary call upon the assistance of lawyers.

Special safeguards in criminal justice matters

5. Governments shall ensure that all persons are immediately informed by the competent authority of their right to be assisted by a lawyer of their own choice upon arrest or detention or when charged with a criminal offence.

6. Any such persons who do not have a lawyer shall, in all cases in which the interests of justice so require, be entitled to have a lawyer of experience and competence commensurate with the nature of the offence assigned to them in order to provide effective legal assistance, without payment by them if they lack sufficient means to pay for such services.

7. Governments shall further ensure that all persons arrested or detained, with or without criminal charge, shall have prompt access to a lawyer, and in any case not later than forty-eight hours from the time of arrest or detention.

8. All arrested, detained or imprisoned persons shall be provided with adequate opportunities, time and facilities to be visited by and to communicate and consult with a lawyer, without delay, interception or censorship and in full confidentiality. Such consultations may be within sight, but not within the hearing, of law enforcement officials.

Qualifications and training

9. Governments, professional associations of lawyers and educational institutions shall ensure that lawyers have appropriate education and training and be made aware of the ideals and ethical duties of the lawyer and of human rights and fundamental freedoms recognized by national and international law.

10. Governments, professional associations of lawyers and educational institutions shall ensure that there is no discrimination against a person with respect to entry into or continued practice within the legal profession on the grounds of race, colour, sex, ethnic origin, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, economic or other status, except that a requirement, that a lawyer must be a national of the country concerned, shall not be considered discriminatory.

11. In countries where there exist groups, communities or regions whose needs for legal services are not met, particularly where such groups have distinct cultures, traditions or languages or have been the victims of past discrimination, Governments, professional associations of lawyers and educational institutions should take special measures to provide opportunities for candidates from these groups to enter the legal profession and should ensure that they receive training appropriate to the needs of their groups.

Duties and responsibilities

12. Lawyers shall at all times maintain the honour and dignity of their profession as essential agents of the administration of justice.

13. The duties of lawyers towards their clients shall include:

(a) Advising clients as to their legal rights and obligations, and as to the working of the legal system in so far as it is relevant to the legal rights and obligations of the clients;

(b) Assisting clients in every appropriate way, and taking legal action to protect their interests;

14. Lawyers, in protecting the rights of their clients and in promoting the cause of justice, shall seek to uphold human rights and fundamental freedoms recognized by national and international law and shall at all times act freely and diligently in accordance with the law and recognized standards and ethics of the legal profession.

15. Lawyers shall always loyally respect the interests of their clients.

Guarantees for the functioning of lawyers

16. Governments shall ensure that lawyers (a) are able to perform all of their professional functions without intimidation, hindrance, harassment or improper interference; (b) are able to travel and to consult with their clients freely both within their own country and abroad; and (c) shall not suffer, or be threatened with, prosecution or administrative, economic or other sanctions for any action taken in accordance with recognized professional duties, standards and ethics.

17. Where the security of lawyers is threatened as a result of discharging their functions, they shall be adequately safeguarded by the authorities.

18. Lawyers shall not be identified with their clients or their clients' causes as a result of discharging their functions.

19. No court or administrative authority before whom the right to counsel is recognized shall refuse to recognize the right of a lawyer to appear before it for his or her client unless that lawyer has been disqualified in accordance with national law and practice and in conformity with these principles.

20. Lawyers shall enjoy civil and penal immunity for relevant statements made in good faith in written or oral pleadings or in their professional appearances before a court, tribunal or other legal or administrative authority.

21. It is the duty of the competent authorities to ensure lawyers access to appropriate information, files and documents in their possession or control in sufficient time to enable lawyers to provide effective legal assistance to their clients. Such access should be provided at the earliest appropriate time.

22. Governments shall recognize and respect that all communications and consultations between lawyers and their clients within their professional relationship are confidential.

Freedom of expression and association

23. Lawyers like other citizens are entitled to freedom of expression, belief, association and assembly. In particular, they shall have the right to take part in public discussion of matters concerning the law, the administration of justice and the promotion and protection of human rights and to join or form local, national or international organizations and attend their meetings, without suffering professional restrictions by reason of their lawful action or their membership in a lawful organization. In exercising these rights, lawyers shall always conduct themselves in accordance with the law and the recognized standards and ethics of the legal profession.

Professional associations of lawyers

24. Lawyers shall be entitled to form and join self-governing professional associations to represent their interests, promote their continuing education and training and protect their professional integrity. The executive body of the professional associations shall be elected by its members and shall exercise its functions without external interference.

25. Professional associations of lawyers shall cooperate with Governments to ensure that everyone has effective and equal access to legal services and that lawyers are able, without improper interference, to counsel and assist their clients in accordance with the law and recognized professional standards and ethics.

Disciplinary proceedings

26. Codes of professional conduct for lawyers shall be established by the legal profession through its appropriate organs, or by legislation, in accordance with national law and custom and recognized international standards and norms.

27. Charges or complaints made against lawyers in their professional capacity shall be processed expeditiously and fairly under appropriate procedures. Lawyers shall have the right to a fair hearing, including the right to be assisted by a lawyer of their choice.

28. Disciplinary proceedings against lawyers shall be brought before an impartial disciplinary committee established by the legal profession, before an independent statutory authority, or before a court, and shall be subject to an independent judicial review.

29. All disciplinary proceedings shall be determined in accordance with the code of professional conduct and other recognized standards and ethics of the legal profession and in the light of these principles.

Menjalankan Hak Kebebasan Berekspresi mendapatkan Tuduhan Pencemaran Nama Baik

2008-12-16T16:12:00.006+07:00

Hari Selasa, 9 Desember 2008, saya diundang oleh Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Univesitas Indonesia untuk mendiskusikan masalah hukum yang sedang menimpa beberapa orang mahasiswa di Kampus tersebut. Permasalahan tersebut terkait dengan Pendapat salah seorang mahasiswi terhadap mutu dan pelayanan sebuah rumah sakit swasta di daerah Margonda Depok yang membuat pihak rumah sakit kecewa atas pendapat mahasiswi tersebut.

Awalnya diskusi hendak dilaksanakan di kampus, tetapi dengan alasan waktu akhirnya diadakan di Starbuck Margo City Depok. Diskusi dimulai pukul 18.00 dan diakhiri pukul 20.30 dengan dihadiri sekitar 15 orang mahasiswi FKM UI. Berikut adalah posisi kasus terhadap masalah yang mereka hadapi:

”Pada awalnya adalah adanya salah seorang mahasiswi (sebut saja inisialnya R) yang mendampingi temannya pergi ke sebuah rumah sakit swasta di margonda (sebut saja B). Singkat cerita, pasca kunjungannya ke rumah sakit ini R menuliskan opininya mengenai mutu dan pelayanan rumah sakit B tersebut di kolom opini dari sebuah surat kabar nasional yang cukup punya nama juga. Di dalam opini tersebut dia menceritakan bahwa pada saat R datang membawa temannya ke bagian Unit Gawat Darurat, dia mendapati pelayanan yang tidak sesuai standar manajemen rumah sakit (R mengetahui hal ini karena merupakan mahasiswa yang mengambil jurusan manajemen rumah sakit). Ketidakstandaran tersebut terlihat dari ruang UGD yang terletak di-basement, bercampur dengan tempat parkir mobil, udaranya yang pengap, dan sesampainya disanapun teman R yang sakit pun tidak dilayani dengan segera melainkan disuruh menunggu terlebih dahulu.”

Akibat dari pemuatan opini ini disurat kabar, mahasiswi R dengan ditemani dengan 2 orang temannya diundang pihak manajemen rumah sakit B untuk mendiskusikan masalah opini ini. Awalnya dijanjikan hanya bertemu pimpinan RS saja, namun pada kenyataannya ketiga orang mahasiswi dikelilingi puluhan orang dari pihak rumah sakit, yang terdiri dari Dokter-dokter senior, administrasi, perawat, pimpinan rumah sakit. Menurut pengakuan para mahasiswi di dalam pertemuan ini mereka mendapat beberapa intimidasi yang menurut mereka tidak wajar. Mereka diancam akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian atas tuduhan PENCEMARAN NAMA BAIK. Atas dasar ancaman itulah mereka bermaksud mendiskusikan masalah ini dengan saya.

Analisis Hukum Singkat terhadap masalah ini:

Permasalahan yang sedang menimpa para mahasiswi hampir mirip dengan salah seorang penghuni perumahan Rumah susun yang kecewa terhadap manajemennya dan dimuat di sebuah surat kabar. Orang ini juga dituduh pencemaran nama baik dan oleh pihak Polisi diproses hukum dan dijadikan tersangka namun kasus ini tidak pernah sampai ke pemeriksaan pengadilan. ANEH!!!. Ada 4 dimensi hukum yang coba dikaitkan dengan masalah ini, yakni 1) masalah hak asasi manusia yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM; 2) masalah Pers yang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; 3) masalah perlindungan konsumen yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan 4) Pasal 310 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

A. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Kritik dari mahasiswi R terhadap mutu dan pelayanan rumah sakit R adalah bagian dari haknya sebagai warga negara untuk berpendapat dan berekspresi. Pasal 4 menyebutkan hak ini sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights), yang lebih jelasnya disebutkan sebagai berikut: ”Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak bebasan beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

B. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Karena pendapat mahasiswi R tersebut dimuat dalam media Pers tentu hal ini menjadi terkait dengan UU Pers. Pasal 2 menyebutkan bahwa Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Salah satu Peran Pers Nasional adalah melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum (Pasal 6 huruf d). Setiap orang atau sekelompok orang yang merasa keberatan dengan dengan pemberitaan Pers dapat menggunakan hak jawabnya. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya (Pasal 1 angka 11). Dalam kasus delik Pers yang dihubungkan dengan dugaan pencemaran nama baik, maka pada umumnya UU Pers bersifat Lex Specialis dari KUHP. Ada beberapa putusan pengadilan yang setuju dengan doktrin ini dan juga beberapa hukum pidana, diantaranya adalah DR Rudi Satriyo (FHUI). Walaupun demikian, ketentuan ini belumlah menjadi suatu yurisprudensi dan dapat dijadikan patokan dalam memutus jenis perkara ini karena alasan sistem hukum Indonesia dan pemikiran hakim yang memeriksa.

C. UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Posisi R dan temannya dalam permasalahannya adalah sebagai konsumen yang memakai jasa pelayanan rumah sakit B. Selaku konsumen, R, berhak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa yang digunakan (Pasal 4 huruf d). Dan selaku Pelaku Usaha, rumah sakit B, berkewajiban untuk menjamin mutu jasa yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu jasa yang berlaku (Pasal 7 huruf d).

D. Pasal 310 KUHP

- ayat (1) menyebutkan bahwa: ”Barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-”;

- ayat (2) menyebutkan bahwa: ”Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-”

- ayat (3) menyebutkan bahwa: ”Tidak termasuk menista atau menista dengan tulisan, jika ternyata bahwa si pembuat melakukan hal itu untuk kepentingan umum atau lantaran terpaksa perlu untuk mempertahankan dirinya sendiri”.

E. Fakta Hukum

Dari alat bukti yang ada berupa guntingan koran opini mahasiswi R dikoran tersebut ditambah dengan kesaksian yang ada, maka saya tidak setuju jika permasalahan ini dibawa ke ranah pidana. Alasannya adalah:

dalam pemuatan opini tersebut, mahasiswi secara jelas tidak menggambarkan secara jelas nama rumah sakit tersebut, hanya inisialnya aja berikut dengan petugas-petugas rumah sakit tersebut juga hanya disebutkan inisialnya saja;
apa yang digambarkan dalam opini tersebut lebih kepada kekecewaan mahasiswi R selaku konsumen yang tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak rumah sakit selaku pelaku usaha;
Niat baik untuk mencemarkan baik rumah sakit B tidak ada. Sebab jika mahasiswi R berniat maka ia tidak akan mencantumkan nama dan alamat lengkapnya di kolom opini tersebut;
Apa yang dilakukan mahasiswi R adalah lebih kepada haknya selaku warga negara dan juga konsumen untuk melakukan atau memperjuangkan sesuatu yang memang telah menjadi haknya tanpa bermaksud melanggar hak pihak lain juga dan juga untuk menjadi perhatian serta kepentingan umum;
Dikarenakan pemuatan opini tersebut menggunakan media pers, maka seharusnya jika pihak rumah sakit tidak puas akan pemberitaan tersebut, yang seharusnya dilakukan adalah dengan menggunakan hak jawab terkait opini tersebut.

Demikian resume pendapat saya. terima kasih.